Jakarta, Satuju.com - Kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat mulai dipadati massa aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap' dari pelbagai universitas pada Kamis, 20 Februari 2025. Aksi awalnya dibuka dengan kedatangan mahasiswa Universitas Nasional dan Universitas Bung Karno. Kemudian hingga pukul 16.13 WIB ini akumulasi massa sudah bertambah hingga ratusan orang setelah Aliansi BEM SI memasuki lokasi unjuk rasa.

Terlihat pelbagai macam atribut kampus yang massa aksi pakai. Mulai dari almamater berwarna hijau, ungu, hingga merah. Selain itu juga terdapat poster-poster penghias unjuk rasa dengan slogan-slogan kritikan terhadap pejabat pemerintah.

Salah satu poster yang dibawa mahasiswa Universitas Bung Karno adalah sosok Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. “Indonesia Terang karena Kami Dibuat Kenyang dari Pajak Mereka,” demikian tulisan sindiran di poster tersebut.

Salah seorang orator dari Universitas Nasional mengatakan bahwa ini adalah simbol perlawanan. Dia menyebut mahasiswa adalah agen perubahan dan kontrol sosial untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat tengah-tengah.

“Ini adalah simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berlandaskan kepentingan masyarakat. Harapan mahasiswa terakhir dari masyarakat untuk membawa perubahan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat,” ujar sang orator melalui pengerasan suara.

Sembari itu terlihat pula aparat polisi sudah selesai memasang barier beton untuk mengantisipasi aksi massa memasuki kawasan Jalan Merdeka Barat. Polisi juga telah menyisir batu-batu atau benda tajam untuk mengantisipasi digunakan saat aksi unjuk rasa berlangsung.

Sebelumnya Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan unjuk rasa 'Indonesia Gelap' akan berakhir hingga pihak Istana Negara membahas massa aksi. “Aksi di Patung Kuda Istana,” kata Herianto melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis dini hari, 20 Februari 2025. 

Herianto memberkan sembilan tuntutan yang dibawa BEM SI dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap' itu. Mulai dari kajian ulang Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. 

Kemudian BEM SI juga menuntut untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak dwifungsi TNI, menolak revisi UU Minerba yang bermasalah, menolak impunitas dan meminta pemerintah menuntaskan pengusutan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lampau. 

Selain itu BEM SI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara nasional. Kemudian menolak cawe-cawe Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo Subianto.