Jakarta, Satuju.com - Sejumlah aktivis aktivis tanah air menggelar diskusi di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025), menjelang bulan suci Ramadhan. Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah program Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk super holding BUMN guna menunjang perekonomian nasional.

Prabowo menyebut Danantara sebagai "kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia di masa depan." Menurutnya, super holding ini bertujuan mengakomodasi dana perusahaan negara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, industri hilir, manufaktur canggih, dan produksi pangan. Namun, kebijakan ini menuai polemik di tengah masyarakat.

Diskusi yang dibawakan oleh para aktivis dan alumni Universitas Indonesia (UI) ini digagas oleh TB. Taufik Bahaudin, tokoh gerakan antikorupsi yang pernah mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa tokoh lain yang hadir dalam diskusi ini antara lain senior aktivis aktivis Sayuti Assegaf, pakar telematika Roy Suryo, serta para alumni UI dari berbagai disiplin ilmu.

“Diskusi ini menjadi ajang refleksi untuk menilai kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi negara,” ujar TB. Taufik Bahaudin dalam pertemuan tersebut.

Selain membahas Danantara, para peserta diskusi juga menyoroti berbagai permasalahan kebijakan nasional, terutama terkait tata kelola pemerintahan di era Presiden Jokowi. Para peserta berpendapat bahwa "kerusakan moral para pemimpin bangsa inilah yang menyebabkan terpuruknya perekonomian negara."

Dalam diskusi ini, mereka juga menyepakati pentingnya penegakan hukum terhadap dugaan perlindungan kekuasaan oleh mantan Presiden Jokowi dan kroninya. “Proses hukum harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak ada impunitas bagi pelaku korupsi di Indonesia,” tegas seorang peserta diskusi.

Salah satu kesepakatan menarik dari pertemuan ini adalah perlunya perjuangan yang bersifat lintas almamater. “Tidak lagi harus eksklusif dalam kelompok alumni UI saja, tetapi juga melibatkan berbagai perguruan tinggi lainnya di tanah air,” ujar seo

termasuk peserta diskusi, pentingnya kolaborasi lebih luas dalam membangun bangsa.

Diskusi ini ditutup dengan beberapa sesi podcast yang menyoroti isu-isu kebangsaan, termasuk kajian mengenai "Komunisme Gaya Baru" serta dugaan dokumenter terkait klaim publik terkait adanya 110 juta rakyat Indonesia yang menginginkan tertundanya Pemilu 2024.

“Harapan kami, pemerintahan saat ini dapat bekerja secara profesional, proporsional, dan objektif dalam memberantas korupsi serta menjaga stabilitas ekonomi bangsa,” tutup TB. Taufik Bahaudin dalam sesi akhir diskusi.