Penulis : Prof DR KH Sutan Nasomal SH., MH

Satuju.com - Jejak rekam media nasional tetap menjadi bukti bahwa menulis memiliki peran penting dalam mendukung suksesnya Pilpres dan Pilkada sebagai bagian dari pesta demokrasi Pemilu—Pilpres 2024 & Pilkada 2025.

Harapan media nasional, baik online maupun cetak, adalah bahwa setelah Pilpres dan Pilkada selesai, akan ada lebih banyak peluang bagi media nasional untuk mewujudkan kerja sama di setiap wilayah pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. (01/03/2025)

Pilpres dan Pilkada telah sukses dilaksanakan. Meski tidak mendapatkan bayaran atas publikasi, pihak media nasional tetap meramaikan jagat maya melalui berita online maupun cetak mengenai terselenggaranya Pemilu Nasional serta para pemenang Pilpres 2024 dan Pilkada 2025.

Perjuangan Kuli Tinta yang Tidak Dihargai

Prof.Dr.KH. Sutan Nasomal, SH, MH, sebagai pengamat media nasional online dan cetak, menyampaikan kepada seluruh jurnalis awak bahwa tidak perlu heran jika para pemenang pemilu akan meninggalkan insan pers. Mereka memang tidak menghargai kerja keras, keringat, serta risiko besar yang ditanggung oleh para jurnalis.

Beberapa contoh tantangan yang dihadapi para jurnalis:

- Harus merogoh kocek sendiri dalam setiap liputan.
- Harus membiayai sendiri operasional di lapangan.
- Harus menghadapi hujan dan terik matahari dengan perut lapar.
- Harus menyiapkan liputan dengan biaya pribadi untuk editor, internet, sewa kantor, staf, listrik, dan lain-lain.
- Harus menyelesaikan pekerjaan liputan selama 24 jam tanpa boleh sakit.

Kini, para peserta Pemilu yang telah menang sudah memiliki jabatan masing-masing dan telah diambil sumpahnya. Namun, media nasional tetap ramai meliput dan menulis, meski tidak ada bayaran bagi para jurnalis.

Terlebih lagi, kegiatan Retret Kepala Daerah sukses dilaksanakan pada Februari 2025. Para jurnalis tetap menulis dan meramaikan pemberitaan di media nasional—juga tanpa biaya.

Ada Anggaran, Tapi Kemana?

Apakah tidak ada anggaran untuk liputan media publikasi nasional? Tentu ada...

Menurut Prof.Dr.KH. Sutan Nasomal, SH, MH, anggaran tersebut memang tersedia. Namun, tidak jelas berapa anggaran yang mengalir.

Setiap masa pelaksanaan Pemilu, hal ini selalu terjadi, dan semua awak media nasional dibungkam dengan alasan bahwa anggaran tersebut telah habis untuk pesta demokrasi. Padahal, dana itu ada, tetapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

Para jurnalis media nasional, baik cetak maupun online, melihat bahwa tidak adanya keadilan dalam hal ini.

Tuntutan Kepada Pemerintah dan Dewan Pers

Prof.Dr.KH. Sutan Nasomal, SH, MH, menghimbau kepada Pemerintah Negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI Bapak Jenderal H. Prabowo Subianto agar mempermudah kerja sama antara para jurnalis dan seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten.

Sangat buruk, pihak Dewan Pers justru ikut menjaganya, begitu pula para kepala dinas komunikasi dan informatika (Kominfo) di banyak daerah. Jika ada kepala dinas yang tidak mau membantu jurnalis dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah, sebaiknya mereka dicopot dari jabatannya.

Media pers yang berkualitas mampu menghidupi stafnya, serta berkontribusi dalam jurnalis pendidikan di sekolah dan universitas. Oleh karena itu, perusahaan media nasional membutuhkan penghasilan yang sehat.

Masih adakah keadilan bagi insan pers?

Prof.Dr.KH. Sutan Nasomal, SH, MH, juga menghimbau kepada pimpinan Dewan Pers, bahwa jika tidak mampu mensejahterakan seluruh media jurnalistik nasional, lebih baik mundur dan menyerahkan jabatan tersebut kepada pihak yang lebih kompeten. Jangan hanya enggan membantu, tetapi malah memperhatikan kehidupan para jurnalis.