Jakarta, Satuju.com – Curah hujan tinggi yang terjadi pada 1–4 Maret 2025 di wilayah Bogor mengakibatkan banjir besar yang merendam berbagai kawasan di Bekasi, Jakarta, dan Depok. Masyarakat yang terdampak menyoroti efektivitas proyek-proyek infrastruktur yang dibangun untuk mengantisipasi banjir, terutama Bendungan Ciawi di Bogor.

Evaluasi Infrastruktur Pengendalian Banjir

Menurut Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Internasional dan pemerhati kebijakan publik, proyek Bendungan Ciawi tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengendalikan debit air Sungai Ciliwung. "Sangat penting negara hadir dalam kasus Bendungan Ciawi yang terbukti tidak bisa mengatasi peningkatan debit air saat curah hujan tinggi," ujarnya.

Ia juga menyoroti anggaran pembangunan bendungan yang mencapai ratusan miliar rupiah. "Seperti proyek asal jadi yang merugikan negara dan masyarakat secara luar biasa," tambahnya. Dengan dampak banjir yang mencapai ketinggian hingga 4 meter di beberapa lokasi, masyarakat kehilangan harta benda dengan kerugian ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah.

Rekomendasi Perbaikan

Prof. Sutan Nasomal mengimbau Presiden RI, Jenderal Haji Prabowo Subianto, untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Bendungan Ciawi. Ia merekomendasikan agar tim ahli bendungan dari Belanda dilibatkan guna memperbaiki fungsi infrastruktur tersebut.

Selain itu, ia menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi banjir yang lebih komprehensif, termasuk:

Peningkatan Kapasitas Bendungan – Bendungan harus mampu menampung jutaan liter air agar dapat meredam banjir saat curah hujan tinggi.
Pembangunan Situ dan Danau Buatan – Penampungan air tambahan diperlukan untuk mendukung pengendalian aliran sungai.
Optimalisasi Pintu Air – Sistem pengaturan air harus ditingkatkan untuk mengendalikan arus dari hulu ke hilir.
Pembuatan Sungai Baru – Sungai tambahan diperlukan untuk mengurangi beban sungai lama serta menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat.
Prof. Sutan Nasomal juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi penggunaan anggaran pembangunan Bendungan Ciawi. "Bendungan ini tidak boleh asal jadi. Harus ada perbaikan dan pengkajian ulang agar berfungsi dengan baik," tegasnya.

Sebagai negara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, Indonesia perlu memiliki sistem pengelolaan air yang lebih andal guna mencegah bencana serupa di masa mendatang.