Pekanbaru, Satuju.com – Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan keresahannya terkait defisit keuangan yang menyebabkan tunda bayar mencapai Rp 2,2 triliun. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap kondisi keuangan daerah agar permasalahan ini dapat segera diatasi.

“Gubernur-gubernur sebelumnya dan Ketua DPRD Provinsi Riau menemukan defisit tunda bayar paling hanya Rp 200 miliar, Rp 250 miliar. Sekarang sampai Rp 2,2 triliun. Ini sangat besar,” ujar Abdul Wahid dengan nada prihatin.

Ia mengaku kebingungan dalam mencari solusi untuk menutup defisit tersebut. Ia telah membuka semua lembar kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, namun tetap sulit menemukan jalan keluar.

"Walaupun semua kegiatan tahun ini dinolkan, tetap tidak cukup membiayai tunda bayar. Artinya, tata kelola pemerintahan sebelumnya tidak mengacu pada alur yang seharusnya dan ini tidak patut," katanya.

Abdul Wahid menyatakan bahwa ia tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengatasi krisis ini, termasuk kemungkinan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai langkah darurat.

"Apakah karena tahun ini tidak ada kerja, apakah pegawai pemerintahan TPP harus dipotong untuk menutupi biaya yang harus ditanggung? Saya akan mempertimbangkannya," ungkapnya.

Situasi keuangan Pemprov Riau saat ini disebut sangat genting, hingga membuat Abdul Wahid sulit tidur memikirkan solusinya.

"Saya susah tidur karena ini. Sangat sulit mencari solusi yang ada," ujarnya dengan nada serius.

Namun, ia berkomitmen untuk tidak membiarkan permasalahan ini berlarut-larut hingga tahun-tahun berikutnya. Gubernur bertekad menyelesaikan persoalan defisit ini pada tahun 2025 dan memastikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.

"Sebagai pemimpin, saya harus tegas dan bertanggung jawab. Saya tidak ingin masalah ini terbawa hingga tahun-tahun berikutnya. Kita harus selesaikan pada tahun 2025," tegasnya.

Dengan kondisi keuangan yang genting, Abdul Wahid berharap semua pihak dapat mendukung upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah agar kelemahan defisit ini tidak kembali terulang di masa mendatang.