Jakarta, Satuju.com – Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memicu gelombang resonansi di berbagai kota. Ia juga menyoroti sikap aparatur yang dinilainya masih represif terhadap masyarakat sipil dan demonstran.

“130 hari kinerja Pak Prabowo banyak pencerahan. Pada tanggal 22 Agustus, mahasiswa dan kelompok sipil turun ke jalan memperingati darurat demokrasi karena parlemen melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan putusan MK terkait UU Pilkada,” ujar Uni dalam sebuah diskusi publik.

Menurutnya, sikap aparat terhadap para demonstran masih jauh dari standar demokratis dan cenderung abusif. Ia menyinggung kejadian penanganan aksi unjuk rasa terhadap RUU TNI sebagai salah satu contohnya.

"Jelas, petugas medis saja mendapat sikap seperti itu. Ambulan dibelokkan ke Polres baru-baru ini," ungkap Uni, merujuk pada kejadian yang memicu kecaman luas dari masyarakat sipil.

Uni juga menambahkan urgensi pembahasan revisi UU TNI yang dinilai terburu-buru dan minim transparansi. Ia menyoroti kekhawatiran publik atas kemungkinan adanya pasal-pasal yang berbeda antara naskah yang dibahas publik dan yang akhirnya disetujui pada sidang paripurna.

“Apa yang disetujui di UU dan paripurna itu ada pasal yang berbeda. Jadi bagaimana Presiden dalam 150 hari menyambut demo di kota-kota di Indonesia?” katanya.

Lebih lanjut, Uni menilai penundaan revisi UU TNI tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak terhadap sejumlah reformasi lainnya.

“Kenapa UU TNI harus dipercepat? Banyak yang lebih mendesak, seperti UU Perampasan Aset, yang justru belum juga dibahas secara serius,” tegasnya.

Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dan harapan agar prinsip transparansi serta penghormatan terhadap hak sipil tetap terjaga dalam negara demokrasi.