PEKANBARU, Satuju.com - Pembelian mobil dinas walikota pekanbaru senilai Rp 1,7 Milyar masih menjadi pergunjingan hangat di masyarakat ditengah defisit keuangan daerah yang menyebabkan banyaknya tunda bayar kepada rekanan yang berjumlah hingga milyaran rupiah yang pekerjaannya sudah diselesaikan di tahun 2024.

Namun pada kenyatannya, para rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaannya hingga di awal tahun 2025 ini tak kunjung dibayarkan dengan alasan kondisi keuangan kota pekanbaru mengalami defisit anggaran. Tentunya ini sangat menyulitkan bagi para rekanan. Selain membayar tagihan kepada penyuplai barang, para pengusaha itu juga harus membayar gaji karyawan, kondisi ini dapat menyebabkan beban keuangan perusahaan menjadi berat, apalagi memasuki lebaran kemarin para pengusaha diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan. Hal ini menyebabkan kondisi keuangan perusahaan rekanan tampaknya sedang tidak baik baik saja. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan perusahaan akan melakukan efesiensi hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan, kontraknya telah berjalan sebelum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang saat ini menjabat dilantik.

"Kontraknya sudah dibuat sebelum Wali Kota yang sekarang menjabat. Surat pesanannya tertanggal 12 Februari 2025, sementara Bapak Wali Kota dilantik pada 20 Februari. Bahkan saya sendiri baru dilantik sebagai Pj Sekda pada 13 Februari. Artinya, karena pemesanan dilakukan sebelum kami menjabat, tentu saja pembayarannya tetap harus dilakukan," ujarnya. Senin (7/4/2025).

Terpisah, Pengamat kebijakan publik Rawa El Amady juga memberikan kritik keras terhadap pembelian mobil dinas Walikota Pekanbaru yang baru dilantik itu.

Rawa mengatakan, dengan melakukan pembelian mobil dinas senilai Rp.3,5 Milyar untuk pejabat pemko pekanbaru, pejabat Kota Pekanbaru tidak punya rasa empati di tengah kondisi keuangan daerah yang mengkhawatirkan. 

Bukan hanya tidak pantas, tapi mereka tidak berempati kepada masyarakat. Sekarang semua orang mengetatkan ikat pinggang, pejabat Pekanbaru malah membeli mobil dinas mewah,” terang Rawa kepada redaksi satuju.com, Selasa (8/4/2025) malam.

Rawa El Amady mengatakan, disaat dunia usaha menderita akibat tunda bayar pengerjaan proyek pemerintah, seharusnya hutang kepada rekanan harus dilunasi terlebih dahulu daripada membeli kebutuhan elitis yang tidak prioritas. sikap pejabat daerah yang bergaya hidup Hedon disesalkan oleh pengamat kebijakan public itu.

“Dengan uang membeli mobil dinas sebanyak itu, berapa lapangan kerja bisa dibuka. Ingat, Riau termasuk daerah nomor dua tingkat PHK tertinggi di Indonesia. Ini memprihatinkan.

Ia menyatakan alasan dewan dan walikota bahwa anggaran mobil dinas sudah ditetapkan pejabat periode sebelumnya tidak masuk akal. “Ini kan menyangkut kebijakan. Bisa dirasionalisasi. Bisa seperti membalikkan telapak tangan,” pungkas Pengamat kebijakan publik Rawa El Amady.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Suara Rakyat Bersatu (LSM-BERANTAS) melalui Wakil Ketua, Bomen, angkat bicara. Ia menyayangkan langkah Pemko Pekanbaru yang terkesan tidak berempati kepada masyarakat yang sedang terjepit kesulitan ekonomi.

"Katanya defisit anggaran dan uang Pemko tidak ada, tapi diam-diam mereka malah beli mobil mewah. Ini jelas sudah melukai hati masyarakat Kota Pekanbaru," ujar Bomen dengan nada geram. Senin (7/4/25)

Bomen menilai pembelian mobil mewah tersebut sebagai bentuk pemborosan yang tidak memiliki urgensi mendesak. Apalagi, menurutnya, hingga saat ini banyak kontraktor yang belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sejak akhir tahun 2024 lalu.

"Tunda bayar pun dari akhir tahun 2024 sampai sekarang belum dibayar, lalu kenapa yang diprioritaskan malah membeli mobil mewah? Urgensinya apa? Ini kan jelas pemborosan anggaran, Dan lebih mementingkan fasilitas untuk dirinya sendiri ketimbang bayar utang, Jadi Defisit untuk masyarakat," tegasnya.

Ia juga menilai langkah tersebut mencerminkan rendahnya sensitivitas sosial para pemimpin daerah. Saat rakyat menjerit karena perekonomian yang lesu, pemerintah malah sibuk memanjakan diri dengan fasilitas mewah.

"Rakyat kita sekarang banyak yang menjerit, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah. Tapi pemerintah malah sibuk memanjakan diri. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi peduli dengan kesulitan rakyat," tambah Bomen.

Lebih lanjut, Bomen meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menyelidiki seluruh anggaran pemko Pekanbaru dan juga pengadaan mobil dinas mewah ini. Menurutnya, pembelian tersebut patut diduga kuat sebagai bagian dari upaya penyalahgunaan anggaran.

"Kami mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun KPK, untuk segera menyelidiki anggaran di Pemko ini. Dan juga segera mengusut tuntas pengadaan mobil dinas ini. Jangan sampai rakyat terus dirugikan oleh perilaku pejabat yang tidak bertanggung jawab," seru Bomen.

Terpisah, Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho saat dikonfirmasi 6 April 2025 via WhatsApp belum ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.

Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI) Riau menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyoroti tindakan ini. Mereka menilai bahwa pembelian kendaraan dinas di tengah darurat banjir dan penumpukan sampah merupakan tindakan yang tidak etis dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan warga.

"Wali Kota seakan sedang membangun citra sebagai pahlawan di depan publik, namun kenyataannya justru mengabaikan kepentingan mendesak. Masyarakat kota ini sedang dilanda banjir parah dan krisis pengelolaan sampah. Alih-alih menyelesaikannya, justru yang diprioritaskan adalah kenyamanan pribadi," tegas Ketua SEPMI Riau Andre Ramadhan dalam pernyataan resminya. Senin (7/4/25)

Menurut Andre Ramadhan, pengadaan mobil dinas di masa krisis merupakan bentuk pemborosan yang tidak dapat dibenarkan. Dana yang digunakan untuk membeli kendaraan tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti perbaikan sistem drainase, peningkatan kebersihan armada, atau penanganan titik rawan banjir.

“Wali Kota harus sadar bahwa ini bukan soal fasilitas, ini soal empati. Masyarakat ketika sibuk menyelamatkan barang-barang mereka dari banjir dan hidup di tengah tumpukan sampah, pemimpinnya sibuk justru memperbarui mobil dinas. Ini ironi yang menyakitkan,” lanjutnya.

Terpisah, Pengamat kebijakan publik Rawa El Amady juga memberikan kritik keras terhadap pembelian mobil dinas Walikota Pekanbaru yang baru dilantik itu.

Rawa mengatakan, dengan melakukan pembelian mobil dinas senilai Rp.3,5 Milyar untuk pejabat pemko pekanbaru, pejabat Kota Pekanbaru tidak punya rasa empati di tengah kondisi keuangan daerah yang mengkhawatirkan. 

Bukan hanya tidak pantas, tapi mereka tidak berempati kepada masyarakat. Sekarang semua orang mengetatkan ikat pinggang, pejabat Pekanbaru malah membeli mobil dinas mewah,” terang Rawa kepada redaksi satuju.com, Selasa (8/4/2025).  

Rawa El Amady mengatakan, disaat dunia usaha menderita akibat tunda bayar pengerjaan proyek pemerintah, seharusnya hutang kepada rekanan harus dilunasi terlebih dahulu daripada membeli kebutuhan elitis yang tidak prioritas. sikap pejabat daerah yang bergaya hidup Hedon disesalkan oleh pengamat kebijakan public itu.

“Dengan uang (untuk membeli mobil dinas) sebanyak itu, berapa lapangan kerja bisa dibuka. Ingat, Riau termasuk daerah nomor dua tingkat PHK tertinggi di Indonesia. Ini memprihatinkan.

Ia menyatakan alasan dewan dan walikota bahwa anggaran mobil dinas sudah ditetapkan pejabat periode sebelumnya tidak masuk akal. “Ini kan menyangkut kebijakan. Bisa dirasionalisasi. Bisa seperti membalikkan telapak tangan,” pungkas Pengamat kebijakan publik Rawa El Amady.