Ijazah Jokowi dan Hak Publik untuk Mengetahui
Joko Widodo. (Poto/net).
Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Satuju.com - Saya meyakini bahwa isu yang tersebar tentang akan terjadinya persekusi oleh Hercules terhadap TPUA, tamu Presiden Jokowi, hanyalah omong kosong. Sebaliknya, andaikan benar, hal itu justru merupakan langkah yang tidak jentelmen.
Hal ini pun sulit dipercaya, karena Ketua TPUA, Eggi Sudjana, juga merupakan salah satu penasihat GRIB. Selain itu, di antara pengacara Hercules—selaku Pimpinan Tertinggi GRIB—merupakan rekan-rekan sejawat kami sebagai advokat.
Kedatangan kami ke Solo bukan untuk membuat parkir. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam artikel sebelumnya, kami telah mengirimkan surat untuk melakukan kunjungan silaturahmi. Isi surat itu jelas: kami tidak datang untuk mencari musuh, melainkan mencari kebenaran. Semata-mata agar tidak timbul fitnah—apakah benar atau tidaknya ijazah Jokowi palsu. Itu saja. Lebih lanjutnya, hak untuk menanyakan keabsahan ijazah tersebut (konfirmasi) adalah hak publik, sebagaimana diatur dalam UU KIP dan ketentuan terkait hukum Peran Serta Masyarakat, serta seluruh sistem hukum positif (semua undang-undang yang berlaku). Termasuk hak untuk meminta konfirmasi langsung kepada Jokowi, eks Presiden RI yang saat ini masih menjabat sebagai pejabat publik dalam program ekonomi Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Danantara.
Kami juga yakin bahwa aparat Polri akan menjaga tamu dari TPUA, termasuk para pakar yang mendampingi Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon H. Sianipar. Terlebih lagi, peserta kegiatan ini sebagian besar adalah ibu-ibu, seperti yang terjadi kemarin di UGM, Yogyakarta. Pihak UGM pun telah membuka pintu bagi kami, meskipun Berbagai pihak yang kami terima terbilang kurang memuaskan.
Kami juga yakin bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak akan mengizinkan aparat manapun pihak manapun melakukan persekusi hari ini di Solo, terhadap kelompok emak-emak maupun terhadap Damai Hari Lubis dan kawan-kawan. Kami ini adalah loyalis berat, seribu triliun persen, pendukung setia beliau pada Pilpres 2014 dan 2019—yang kini kembali mendukung Kabinet Merah Putih (KMP). Meskipun kami sempat berseteru, itu semata-mata karena kekecewaannya ketika ia pernah menyatu dengan sosok Jokowi.
Oleh karena itu, bertamu ke rumah eks Presiden RI yang bernama Joko Widodo harus tetap dilakukan. Kenapa harus takut, demi mendapatkan kebenaran?

