Jakarta, Satuju.com - Sistem outsourcing pekerja akan dihapuskan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang baru akan dibentuk, untuk mencari cara menghapus sistem tersebut.

Dewan tersebut diperbolehkan berisi para pemimpin serikat pekerja tanah air.

“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Namun, Prabowo mengingatkan para buruh untuk realistis. Dalam hal ini, Indonesia juga harus menjaga kepentingan investor.

“Kalau mereka (investor) tidak berinvestasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” terangnya.

Prabowo juga menyetujui usul para pemimpin serikat buruh untuk segera mempertemukan pekerja dengan pemodal di Istana Bogor.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut dirinya akan mengadakan pertemuan antara 150 pemimpin buruh dengan 150 pemimpin perusahaan.

“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha 'Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik',” tegasnya.

“Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kami juga memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung kepada mereka yang berpenghasilan rendah,” sambungnya.

Prabowo mengungkapkan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya sudah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun bagi rakyat miskin.

"Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak," tandasnya.

Dalam peringatan May Day, hanya 3 buruh buruh yang berkumpul dan berdiri bersama Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day. Rinciannya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Sementara itu, serikat pekerja dan serikat masyarakat sipil lainnya berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk melakukan aksi konservasi.