PERNYATAAN RESMI, TIDAK AKAN ADA UPAYA PERDAMAIAN DALAM KASUS PENIPUAN INI 

Sepakat! Tiga Suku di Nagari Koto Laweh Tolak Kepemimpinan Adius Saleh Rajo Mudo sebagai Ketua KAN

Para tokoh adat sepakat bahwa proses perpanjangan kepemimpinan Adius Saleh Rajo Mudo dilakukan dengan dugaan pemalsuan data dan dokumen. Selasa (20/5/2025) malam.(Poto/ist/satuju.com).

Koto Laweh (Sumatera Barat), Satuju.com - Tiga suku besar di Nagari Koto Laweh, yakni suku Tanjuang, Caniago, dan Melayu, secara tegas menyatakan penolakan terhadap Adius Saleh Rajo Mudo sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Laweh periode 2022–2027. Penolakan ini tertuang dalam tiga surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh para niniek mamak dari masing-masing suku.

Dalam surat tersebut, para tokoh adat sepakat bahwa proses perpanjangan kepemimpinan Adius Saleh Rajo Mudo dilakukan dengan dugaan pemalsuan data dan dokumen. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk melanjutkan proses hukum kasus tersebut ke Polda Sumatera Barat.

"Kami dirugikan secara materil maupun inmateril atas tindakan penipuan tersebut. Hal ini tidak hanya mencederai proses adat, tetapi juga merendahkan marwah dan harga diri niniek mamak Nagari Koto Laweh," demikian tertulis dalam pernyataan bersama suku Tanjuang, Caniago dan Melayu yang diterima redaksi satuju.com. Selasa (20/5/2025) malam.

Ketiga suku juga menyayangkan sikap Wali Nagari Koto Laweh yang tidak mengakui kepengurusan KAN versi Zainudin Datuak Rajo Lenggang, yang menurut mereka telah dipilih secara sah melalui musyawarah oleh niniek mamak dari seluruh suku di nagari tersebut.

Selain itu, mereka menegaskan bahwa tidak akan ada upaya perdamaian dalam kasus penipuan ini. "Kami sepakat untuk tidak akan ada perdamaian dalam perbuatan penipuan yang kami alami ini," tegas masing-masing kelompok dalam surat pernyataan mereka.

Adapun tokoh-tokoh adat yang menandatangani pernyataan tersebut berasal dari berbagai posisi struktural adat, seperti penghulu, manti, dubalang, malin, dan perwakilan kampuang dari tiap suku.

Kasus ini menambah panjang daftar konflik internal yang melibatkan kepengurusan KAN di sejumlah nagari di Sumatera Barat, dan menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas adat serta hukum di tingkat nagari. BACA JUGA INI: https://www.satuju.com/berita/10976/dr-yk-nyali-bupati-solok-diuji-copot-adius-saleh-dan-kasyanti-wali-nagari-ini-alasannya.html