Jakarta, Satuju.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menggemparkan publik melalui pernyataan kritisnya terkait aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Melalui potongan video yang diunggah akun X @yaniarsim, Susi menyuarakan kekhawatirannya terhadap kerusakan alam yang terjadi di wilayah konservasi tersebut.

Dalam video tersebut, Susi menyatakan bahwa masyarakat mungkin tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat jika tidak ada pihak yang berani bersuara dari Papua.

“Kalau gak gara-gara orang teriak di Papua, kita gak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerok untuk pertambangan nikel yang merusak Raja Ampat,” ujar Susi.

Susi juga menyerap prosedur perizinan tambang nikel yang kini menuai protes. Ia menyebut bahwa jika tambang itu tidak memiliki izin resmi, seharusnya bisa langsung ditindak. Namun, yang mengejutkan menurutnya, izin justru diberikan oleh berbagai tingkatan pemerintah.

“Kalau tambang itu gak ada surat izin bisa langsung diciduk, tapi ini surat izinnya keluar dari sekelas bupati, gubernur, hingga menteri terkait. Kok bisa di-ACC gitu loh,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Susi mengajak masyarakat untuk memikirkan hal yang bisa dibanggakan dari Indonesia ketika bertemu dengan turis asing. Menurutnya, hanya makanan dan alam Indonesia yang menjadi kebanggaan, bukan fasilitas, jalan, ataupun pemerintahannya.

"Sekarang saya tanya ke kalian semua, ini analogi ya. Apa yang bisa dibanggakan dari Indonesia ketika ketemu turis di luar negeri? Makanannya dan alamnya, kan? Sisanya apa? Pemerintahannya? Fasilitasnya? Jalannya? Enggak, kan!" tegasnya.

Dalam kritik lanjutannya, Susi juga menyinggung kebijakan pemerintah yang menjadikan kawasan Kalimantan—yang selama ini dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia—sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyoroti dampaknya terhadap lingkungan, seperti pembakaran lahan dan kelangsungan hidup satwa liar.

"Gak sadarkah, kemarin kelas IKN itu paru-paru dunia di Kalimantan dijadikan pemerintahan pusat? Banyak lahannya dibakar di sana, orangutan keluar untuk pembangunannya," ungkap Susi.

Kemudian terjadi hal tersebut dengan kondisi Raja Ampat saat ini, yang menurutnya juga sedang “dikeruk” hingga menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan populasi ikan.

Pernyataan Susi Pudjiastuti menuai tanggapan luas di media sosial dan memperkuat gelombang kritik terhadap proyek tambang di kawasan konservasi. Banyak pihak kini mendesak transparansi perizinan serta kebijakan evaluasi yang dianggap mengorbankan lingkungan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.