Pekanbaru, Satuju.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP AMI), Ismail Sarlata, meminta Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, untuk tidak terlalu cepat berbangga diri atas keberhasilan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 yang dinyatakan sukses oleh sejumlah oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

“Pak Gubernur H. Abdul Wahid, jangan dulu berbangga diri atas laporan keberhasilan pelaksanaan SPMB 2025 dari oknum-oknum Dinas Pendidikan. Laporan tersebut belum tentu bisa dipertanggungjawabkan sebelum diuji kebenarannya oleh masyarakat maupun elemen masyarakat,” ujar Ismail dalam siaran pers yang diterima media, Sabtu (12/07/2025).

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Pencatutan Nama
Menurut Ismail, sejumlah elemen masyarakat siap menguji klaim keberhasilan pelaksanaan SPMB 2025. Ia menyebut, berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan dari masyarakat, terdapat dugaan penacatutan nama sejumlah pejabat tinggi di Riau, termasuk Gubernur Riau, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Danlanut, Danrem, dan Danlanal oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pencatutan nama-nama tersebut diduga digunakan untuk memberikan “atensi khusus” dari pimpinan Dinas Pendidikan kepada calon siswa tertentu yang tidak lolos seleksi, agar tetap bisa diterima di sejumlah sekolah favorit, seperti SMA Negeri 1, 4, dan 8. Proses ini kebetulan dilakukan melalui mekanisme rekap internal di Dinas Pendidikan.

Rekap dan Penambahan Kuota Diduga Kurangi Hak Masyarakat
Ismail menilai tindakan ini secara langsung merugikan masyarakat Riau, karena mengurangi kesempatan anak-anak yang seharusnya diterima di sekolah tujuan melalui jalur resmi SPMB.

“Dinas Pendidikan disebut melakukan rekap internal dan rasionalisasi melalui Surat Edaran penambahan kuota penerimaan murid baru yang berlaku pada 7–8 Juli 2025. Surat tersebut bernomor: 400.3.8.1/Disdik/2.0/2025/9867 dan ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, H. Erisman Yahya, MH,” beber Ismail.

Desakan Tanggung Jawab dari Pimpinan Dinas Pendidikan
Menutup pernyataannya, Ismail meminta agar Gubernur Riau dan para pejabat tinggi yang namanya dicatut segera meminta pertanggungjawaban dari pimpinan Dinas Pendidikan, dalam hal ini Plt Kadisdik dan Sekretaris Dinas.

“Demi menjaga nama baik Gubernur Riau, Kapolda, Kejati, Danlanut, Danrem, serta Danlanal, saya mendesak agar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas segera dimintai klarifikasi. Mereka disebut mendapat atensi untuk meloloskan murid yang tidak terjaring di SPMB melalui jalur belakang,” tegas Ismail Sarlata.