Bangka Belitung, Satuju.com — Dunia politik Bangka Belitung kembali digoncang isu-isu yang tidak lazim. Bukan persoalan terkunci atau kebijakan publik, melainkan masuknya unsur supranatural ke dalam ranah pemerintahan. Fenomena ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Babel, Mohtar Mutong, yang secara tegas menyayangkan campur tangan dukun dalam konflik internal pemerintahan provinsi. Senin (28/7/2025).

Menurut Mohtar, kehadiran unsur spiritual seperti dukun dalam politik bukan hanya melenceng dari etika pemerintahan, tetapi juga menunjukkan adanya kegelisahan yang mendalam dalam struktur kekuasaan yang sedang berjalan. 

“Urusan dukun itu seharusnya soal doa, keselamatan, mohon ridho Allah. Tapi kalau sudah masuk ke politik dan pemerintahan, ini sudah aneh, sudah serius,” tegasnya, Senin (28/7) di Gedung DPRD Babel.

Lebih lanjut, Mohtar mengekstrak motif konflik antara dua tokoh penting di Bangka Belitung yang diduga memicu masuknya unsur supranatural ini. 

"Sebenarnya apa sih masalah ego mereka berdua itu sampai seperti ini? Kita nggak tahu itu," dia tanpa menyebutkan nama, namun berujung pada konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ia juga mengungkap bahwa sejumlah surat aduan dari berbagai pihak—termasuk dari perhimpunan dukun dan tokoh masyarakat bernama Heliana—telah masuk ke meja DPRD sejak tiga minggu lalu. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret dari pimpinan dewan.

“Makanya lebih tepat tanyakan di pimpinan saja. Katanya lewat TikTok, pimpinan akan memanggil Liana dan Dayat Arsani, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” sindir Mohtar, menyoroti pernyataan publik yang tidak dibarengi tindakan nyata.

Senada dengan Mohtar, Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, juga menilai bahwa keterlibatan para dukun dalam politik dan pemerintahan merupakan langkah yang tidak tepat. 

Ia memastikan pemerintahan tetap berjalan normal dan tidak ada alasan yang memungkinkan intervensi spiritual dalam proses administrasi negara.

“Ini bukan ranah para dukun. Pemerintahan kita masih berjalan baik, tidak ada kegentingan yang memerlukan campur tangan di luar hukum,” kata Edy.
Kontroversi ini memunculkan pertanyaan mendasar: di mana batas antara spiritualitas pribadi dan urusan kenegaraan? Apakah keresahan masyarakat sudah sampai pada titik di mana supranatural dianggap solusi?

Publik pun kini menantikan langkah tegas DPRD Babel dalam menyambut surat-surat tersebut. Jangan sampai politik menjadi panggung yang kabur antara realita dan mistik, antara akal sehat dan ilusi.(RF)