INHU (Riau), Satuju.com - Muatan over dimension and overload (ODOL) menjadi perhatian besar pemerintah. Oleh karenanya Juru Bicara (Jubir) FPAN Indragiri Hulu (Inhu), Arifuddin Ahalik menyoroti permasalahan Truck ODOL Batu Bara tersebut. Angkutan muatan yang ODOL adalah praktik yang membahayakan di jalan dan menjadi penyebab kecelakaan. AHY mengatakan muatan ODOL menyumbang lebih dari 10% kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

"Kendaraan ODOL, kendaraan besar ini berkontribusi 10,5% terhadap jumlah kecelakaan nomor dua setelah motor, korban jiwa juga berjatuhan. Bukan hanya pengemudi tetapi juga masyarakat pengguna jalan lainnya yang tidak tahu," ucap Arifuddin Ahalik saat diwawancarai redaksi satuju.com. Pekanbaru pada Rabu (06/8/2025).

Arifuddin juga menjelaskan bahwa angkutan ODOL Batu Bara juga menyebabkan kerugian material akibat kerusakan jalan dan jembatan hingga triliunan rupiah.

"Banyak yang berlubang, hancur, dan tidak bisa digunakan lagi dan sekali lagi membahayakan. Bahkan dihitung oleh kementerian PU ketika itu kerusakan jalan akibat itu semua, kurang lebih negara pemerintah harus menggelontorkan Rp41 triliun setiap tahunnya untuk perbaikan," kata Arifuddin.

Forum Penyelamat Aset Negara (FPAN) Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan kekecewaannya terhadap Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu, Selasa (5/8/2025). Pasalnya, agenda tersebut dinilai tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembahasan jalan alternatif bagi angkutan batubara.

"Melihat hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum ada titik terangnya atau sepakat. Meskipun telah berulangkali diberitakan media terkait jalan rusak, kecelakaan dan negara dirugikan.

Apa kepentingan pemerintah daerah disini, tanya Arifuddin. Biar sering ada "Proyek jalan?" Agar bisa dianggarkan tiap tahunnya".

Juru Bicara FPAN Inhu, Arifuddin Ahalik. Menurutnya, pembahasan dalam RDP terlalu minim menyinggung solusi konkret, terutama mengenai jalan alternatif sebagai upaya penyelamatan aset negara berupa jalan provinsi yang telah rusak berat akibat aktivitas angkutan batubara.

“Sejak awal kami berharap RDP ini fokus membahas solusi, khususnya jalan alternatif untuk angkutan batubara. Sayangnya, harapan itu jauh dari kenyataan,” ujar Arifuddin, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Inhu

Ia mengungkapkan bahwa FPAN bersama masyarakat telah melakukan survei terhadap trase jalan alternatif yang dapat mengalihkan arus angkutan batubara dari Jalan Lintas Tengah dan Jalan Elak Peranap - Kuala Cenaku yang kini mengalami kerusakan parah. Namun, upaya itu terhambat oleh belum adanya pelepasan lahan dari sejumlah perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Kami butuh sikap tegas dari pemerintah dan DPRD untuk mendesak perusahaan-perusahaan itu agar bersedia melepas lahannya demi kepentingan umum,” tegas Arifuddin.

Ia menambahkan, kehadiran jalan alternatif tidak hanya akan mengurangi kerusakan jalan negara, tapi juga membuka akses bagi wilayah yang selama ini terisolasi.