Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Satuju.com - Ada kejutan pastinya setelah berkali kali Jokowi katakan termasuk langsung disampakkan kepada Penulis Pengamat (DHL) dirumahnya di Jalan Kutai, Solo (16/4/2025), " hanya akan memperlihatkan ijasahnya di pengadilan". Walau tak lama berselang setelahnya Jokowi langsung, infonya memperlihatkan ijazah aslinya kepada 11 awak media pers tanpa boleh membawa HP dan kamera.

Nyatanya, Jokowi menyerahkan ijazahnya untuk disita oleh Polresta Surakarta. Maka adakah hubungannya dengan aksi demo 25 dan 28 di DPR RI Senayan, apakah sekedar show force untuk warming up? Pertanyaannya unjuk kekuatan kepada siapa ?

Indikasi lain yang perlu diseksamai oleh masyarakat pemerhati langkah politik Jokowi dan "Geng Solo", berikut dengan segala manufernya, ditemui fakta beberapa peristiwa hukum dan pergeseran politik kekuasaan Jokowi :

1. Penggantian jabatan Kapolda Metro Jaya;
2. Lambatnya proses penyidikan terhadap 12 orang terlapor terkait "Jokowi Ijazah Palsu", kontras dengan metode penanganan hukum di era Jokowi, jika menyangkut pribadi Jokowi, maka setelah 'Budjok' melaporkan dan pemeriksaan ekspres selesai dari para saksi pelapor, maka 1 hari terlapor bisa langsung menjadi TSK lalu proses penandatanganan berita acara penangkapan dan diikuti surat penahanan;
3. Jokowi sudah membaca dirinya mulai 'rapuh,' sebaliknya kader internal PDIP. semakin kuat dan waspada, sehingga sikon "terpaksa Jokowi memutuskan memilih" basis politik menjadi dewan pembina partai PSI;
4. Rektor UGM Ova nampak kalut, tiba-tiba kembali umumkan ijazah Jokowi asli, sebagai counterattack uji labfor digital yang mungkin hasilnya sudah ditangan Penyidik Polri;
5. Yaqut kubu Jokowi yang lama melenggang tak tersentuh mulai ditekan kearah status TSK oleh KPK;
6. Noel Ebenezer tangan kanan Jokowi di wilayah 'perdukungan' walau sengaja dibuat 'mimikri' ke tubuh Gerindra, namun karena OTT tanpa kesulitan langsung ditahan oleh KPK;  
7. Ada seruan "titipan" transparansi dari Koordinator Laskar Cinta Jokowi (28/4/2015) yang minta Prabowo mundur dari RI-1 namun tidak menyebut nama Gibran? Padahal Jokowi pernah nyatakan 

Presiden dan Wapres adalah sistim pemilu sepaket?

Megawati negarawati yang piawai dalam dunia politik memang sengaja memperlambat kongres PDIP. Sambil terus melakukan bargaining position dengan penguasa riil Prabowo Subianto.

Lalu Jokowi yang sudah terdesak dan rapuh dan lunglai, sekalian menepis isu Ia punya hasrat merebut partai lambang Banteng, lalu action 'arogansi' sekedar perlihatkan jejak sisa sisa kekuasaannya merubah logo partai PSI dengan Gambar Gajah dari yang sebelumnya Bunga Mawar mirip partai sosialis Spanyol.

Terkait pemberian amnesti kepada Hasto dari sisi pandang politik kekuasaan, Prabowo selaku Presiden RI tentu punya pertimbangan simbiosis terhadap PDIP pemilik terbesar konstituen pemilu legislatif versi KPU dan kursi kedua terbesar di DPR RI. Sehingga estimasi politik Prabowo merangkul PDIP untuk menangkal jika ada barisan sakit hati yang ada dalam selimut politik sudah tepat.

Dan kalkulasi politik tentang lawan dan kawan, Megawati pernah menolak isu wacana 3 periode jabatan presiden, maka akibatnya "andai saja Megawati acc, tentu Prabowo saat ini, masih menjadi Menhan?

Dan Prabowo tahu dari sisi psikologis politik, Mega sulit melupakan fakta "pengkhianatan Jokowi-Gibran, setelah dibesarkannya dan meraih 2 kali kursi Presiden RI. Sehingga bargaining politik kedepan antara kedua tokoh rivalitas dan eks sekutu pastinya, sesuai data emperik bahwa Mega-Prabowo pernah berpasangan pada pemilu capres pada tahun 2004.

Kini realitas antara kedua tokoh sudah melahirkan fakta sejarah politik yang dikemas menjadi kebijakan politik dan kekuasaan dengan atas nama hukum (prerogatif), terbukti Hasto mendapatkan amnesti.

Dan tidak menunggu lama Mega kembali mengangkat Hasto selaku Sekjen PDIP walau pada kongres PDIP di Bali jabatan tersebut sengaja dikosongkan, hanya khusus menunggu Hasto mendapat amnesti lebih dulu?

Akhirnya bagaimana nasib kekuasaan Jokowi dengan tanaman politiknya di tubuh Kabinet Merah Putih (KMP) kedepannya? Pastinya dirinya bakal 'terpaksa' menerima realitas tiada kawan abadi sambil terseok seok selaku Badan Pembina partai PSI dengan sisa sia kekuasaannya.

Entah berapa lama lagi Jokowi bakal menelan pil pahit. Palu pemutus Jokowi kini sudah beralih cepat ke tangan Prabowo Subianto dengan banyak partai besar dan kecil bakal mendukungnya, termasuk kelompok atau non partai, utamanya dari "kelompok identitas" terbesar di negara ini yang merasa banyak mendapat perlakuan diskriminasi dari mulai persekusi, "kriminalisasi bahkan terorisasi", akan tendensius fanatis kepada Prabowo-Mega, bak kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Spesial andai lawannya adalah sosok Jokowi-Gibran.

Maka inilah dunia politik fragmatis, "dulu mengejar bisa jadi setelahnya Jokowi dikejar oleh Hasto" sang tangan kanan terpercaya Putri Sang Proklamator semasa PDIP berkuasa 2 dekade.