Jakarta, Satuju.com - Perkumpulan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) menyoroti tajamnya kinerja DPR. Organisasi mahasiswa hukum terbesar di Indonesia ini menilai DPR telah gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai wakil rakyat, bahkan cenderung melecehkan aspirasi rakyat dengan pernyataan yang tidak pantas.

Aktivis hukum Rifqi Maulana, SH, Ketua PERMAHI, menyatakan DPR sudah kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakat.

“DPR tidak layak disebut lembaga terhormat jika ketika rakyat menyampaikan keluhan justru tidak hadir dan malah menghina rakyat. Itu mengkhianati terhadap amanah konstitusi,” tegas Rifqi.

Menurutnya, DPR kini lebih banyak menjadi beban negara dibandingkan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini semakin ironis karena setiap anggota DPR menikmati gaji dan tunjangan jumbo.

"Bagaimana mungkin DPR menerima gaji dan tunjangan di atas Rp100 juta per bulan, sementara kerja nyata untuk rakyat hampir tidak terlihat? Ini tidak pantas dan menyakitkan bagi rakyat yang wakilnya," lanjut Rifqi.

Selain itu, PERMAHI menyoroti beberapa masalah serius terkait DPR. Saat rakyat turun ke jalan menyampaikan aspirasi, kehadiran DPR justru terasa absen sehingga fungsi representasi sama sekali tidak berjalan. Penggunaan alat negara seperti Brimob pun dinilai salah arah, karena seharusnya aparat tersebut melindungi warga, bukan menimbulkan korban. Selain itu, transparansi penggunaan dana publik menjadi pertanyaan besar; Rakyat bisa mengetahui apakah uang pajak mereka benar-benar digunakan untuk pelayanan masyarakat atau hanya untuk menyokong citra politik DPR. Pada akhirnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam politik sangat diperlukan agar suara rakyat didengar, bukannya diabaikan.

PERMAHI menegaskan, bila DPR terus meleceng dari tupoksinya, maka pembubaran DPR adalah opsi yang harus dipertimbangkan.

“Lebih baik DPR dibubarkan daripada menjadi simbol kosong yang hanya menguras uang negara. Rakyat butuh wakil sejati, bukan sekadar formalitas,” pungkas Rifqi.