Jakarta, Satuju.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) periode 2019–2024, Mahfud MD, menegaskan bahwa permintaan maaf dari pejabat publik tidak boleh berhenti sebatas ucapan formalitas. Menurutnya, permintaan maaf harus dibarengi langkah nyata berupa perubahan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat serta prinsip rasionalitas tata kelola pemerintahan.

“Permintaan maaf itu penting, tapi tidak boleh hanya formalitas. Minta maaf harus disertai perubahan kebijakan,” ujar Mahfud dalam keterangan yang diterima, Senin (1/9).

Mahfud menilai, gelombang aksi unjuk rasa yang belakangan marak terjadi adalah cerminan ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang menumpuk, namun tidak segera diselesaikan. Dari masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga lemahnya penegakan hukum, masyarakat semakin kritis menuntut solusi nyata.

“Ini tanda masyarakat sudah lelah. Ketika pemerintah hanya berjanji atau meminta maaf, tapi kebijakan yang menjadi akar masalah tetap sama, wajar bila mereka turun ke jalan,” tegas Mahfud.

Lebih jauh, Guru Besar Hukum Tata Negara itu juga mengingatkan bahwa pejabat negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat. Ia mencontohkan, peristiwa tragis yang menimpa almarhum Affan Kurniawan saat aksi unjuk rasa di Jakarta harus dijadikan momentum evaluasi serius, bukan sekadar direspons dengan pernyataan belasungkawa.

“Belasungkawa tentu perlu, tetapi jauh lebih penting adalah memastikan tidak ada lagi korban serupa. Itu hanya bisa dicapai jika ada koreksi menyeluruh pada kebijakan, termasuk dalam tata kelola aparat keamanan,” jelasnya.

Mahfud juga menekankan pentingnya memperbaiki komunikasi publik pemerintah agar tidak sekadar retoris, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya masyarakat. Ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, publik bisa dengan mudah menilai apakah ucapan pejabat sejalan dengan tindakan nyata.

“Rakyat kita semakin cerdas. Mereka bisa membedakan mana sekadar retorika dan mana kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak pada kepentingan mereka,” ucap Mahfud.

Dengan pernyataan ini, Mahfud sekaligus memberi sinyal agar pemerintah ke depan tidak terjebak pada pola lama: menenangkan publik dengan kata-kata, tanpa diiringi langkah konkret.