Penulis: Damai Hari Lubis, Ketua Korlabi

Satuju.com - Terhadap sepak terjang maupun hasil dan dampak pencapaian kepemimpinan Jokowi, maka Koordinator Pelaporan Bela Islam (KORLABI) akan berada pada sisi objektif dalam makna netral, karena latar belakang rekam jejak dirinya saat berkuasa, 'cenderung' hasilnya dominan negatif daripada positif, maka demi tercapainya tujuan dan fungsi hukum Korlabi berkesiapan memberikan dukungan moril dalam bentuk fisik (tenaga) kepada kelompok masyarakat yang menginginkan Jokowi diproses hukum untuk diadili di meja hijau karena berbagai bukti hukum.

Selain perilaku Jokowi yang “abnormal” dalam perspektif pemimpin jatidiri, Jokowi pun gagal dalam mengelola negara, Jokowi banyak menghambur hamburkan uang negara saat menjadi Presiden RI ke 7, sehingga 'Jokowi effect' atau dampak kepemimpinan Jokowi memberikan beban kepada negara dan rakyat Indonesia serta berkepanjangan.

Jokowi, sesuai data empiris sejak berkuasa hingga kini masih hobi berbohong, bahkan kontemporer Jokowi ditengarai tengah berupaya memperalat oknum aparat untuk mengkriminalisasi para aktivis yang menginginkan dirinya tunduk kepada hukum dengan pola transparansi, lalu meminta maaf andai benar ijazah S1 nya palsu.

Jokowi sampai saat ini tampak ngotot untuk mempertahankan anaknya Gibran sebagai pejabat publik penyelenggara negara (wapres) walaupun tak berkualitas selain pendidikannya "tidak jelas" disertai sejarah hukum terkait usianya yang belum cukup, namun Ia beri jalan melalui adik Iparnya Anwar Usman untuk mengacak sistem hukum melalui pola "pembiaran" sehingga menjadi bakal cawapres di 2024 dan terhadap hal nepotisme ini KORLABI dkk sudah melaporkan Anwar Usman melalui Dumas RESKRIMUM Polda Metro Jaya pada November 2023.

Refleksi selainnya dari pola kepemimpinan Jokowi dibidang pembangunan ekonomi;

1. Projek IKN gagal;

2. Bandara Kerta Jati gagal fungsi;

3. Sirkuit Mandalika Lombok rusak. Dan masih banyak lagi proyek lainnya yang juga gagal

Jokowi diduga kuat 'memperdaya' bangsa ini tentang biografinya atau asal usul keluarganya, selain itu selain banyak menumpuk debu kepada rakyat bangsa Indonesia, Jokowi juga banyak menimbun hutang.

Jokowi tidak serius melakukan korupsi, justru anak dan menantunya seperti beberapa laporan di KPK.

Sehingga kasat mata Jokowi tidak menghalangi perilaku KKN pejabat publik di kabinetnya, malah seolah-olah menyuburkan KKN.

Jokowi telah melakukan pembiaran (disobedient) atau tidak ditegakannya hukum dengan pola tidak diperintahkan dilakukannya diagnosis medis melalui laboratorium forensik kriminal kematian 854 orang petugas KPPS pada tahun 2019 dan membiaran tidak menyelesaikannya penyelidikan tentang keterlibatan aparatur atau para oknum pelaku korban tragedi pembunuhan di Tol KM 50 Cikampek tahun 2020

Untuk itu 'andai'ada pihak masyarakat yang ingin agar Jokowi-Gibran diadili dengan "alat bukti yang cukup", Korlabi siap menjadi relawan, membantu pihak yang berwenang secara objektif hingga tuntas.

Disimpulkan oleh Korlabi, dari deskripsi perjalananan kepemimpinan Jokowi selama 1 (satu) dekade 90 persen lebih tidak berkualitas atau gagal total, selain akibat karakteristik kepribadiannya yang buruk, sehingga hasil kepemimpinannya serba minus di semua sektor, baik dari sisi ekonomi, penegakan hukum dan politik, maka alhasil sepeninggal kekuasaannya "mayoritas adab atau moralitas" pejabat publik menjadi bobrok. Karena karakter Jokowi bukan panutan melainkan melulu bertolak belakang dari sistem pemerintahan yang baik (good governance).

Penulis adalah:

- Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

- Anggota penasihat DPPM KAI

- Jurnalis dan KabidHum dan HAM & Ketua LBPH KWRI.