Bengkalis, Satuju.com - Perkembangan potensi pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jalan tol dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten Bengkalis bersama PT Hutama Karya digali Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis. Pertemuan ini berlangsung di Pekanbaru pada Kamis (4/9/2025).

Kedatangan rombongan Komisi III disambut oleh Kepala Bidang Regional PT Hutama Karya, Bromo, beserta tim. Pertemuan diawali dengan pemaparan profil perusahaan dan program kerja yang dijalankan PT Hutama Karya.

Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) dan kontribusinya terhadap PAD.

“PAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai APBD, karena berperan menopang pembangunan di sektor, termasuk infrastruktur. Sebelumnya kami sudah menerima informasi dari Bapenda Bengkalis WP PBB PT Hutama Karya, namun kami ingin mengetahui lebih detail kontribusi perusahaan dalam meningkatkan PAD daerah. Kondisi keuangan daerah saat ini belum maksimal, sehingga kami terus berupaya mengoptimalkan PAD baik dari sektor pajak maupun lainnya, sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Sanusi.

Menyanggapi hal tersebut, Bromo menjelaskan bahwa perbaikan jalan tol masih berlangsung hingga akhir Desember. Setelah itu, Kementerian PUPR akan melakukan peninjauan di setiap ruas Jalan Tol Permai. "Kami juga bekerja sama dengan PKS dan Polda untuk pengawasan melalui penimbangan kendaraan. Jika ada kendaraan yang kelebihan muatan, akan dikenakan sanksi guna mencegah kerusakan jalan," jelasnya.

Selain itu, Bromo menambahkan bahwa PT Hutama Karya setiap tahun membayar TPP serta membuka peluang kerja sama dengan pengusaha, termasuk pelaku UMKM, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Kami sangat senang jika masyarakat mau bekerja sama. Kami menyediakan lahan untuk membangun usaha dengan sistem sewa sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sekretaris Komisi III, Adihan, memberikan masukan agar PT Hutama Karya turut mendorong UMKM berjualan di kawasan tol, sekaligus memperhatikan fasilitas umum. “Kami berharap ada rest area yang memadai, termasuk toilet, agar pengguna jalan merasa nyaman. Selain itu, tarif tol juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Menangapi hal itu, pihak PT Hutama Karya menjelaskan bahwa penyesuaian tarif diserahkan kepada Kementerian PUPR setiap dua tahun sekali. “Prosesnya tidak langsung disetujui, ada tahapan yang harus dilalui hingga tarif yang ditetapkan. Untuk batas muatan kendaraan di jalan tol, maksimal 10 ton,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi III, Jonner L. Tobing, berharap pembangunan infrastruktur oleh PT Hutama Karya berjalan sesuai harapan. “Semoga apa yang dilakukan PT Hutama Karya, khususnya terkait Tol Permai, dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Sanusi menyampaikan penghargaan kepada PT Hutama Karya atas penjelasan yang diberikan. “Peningkatan PAD tidak lepas dari sinergi antara perusahaan dan pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera,” tutup Sanusi.