Jakarta, Satuju.com - Tuntutan masyarakat atau lebih dikenal '17+8 Tuntutan Rakyat' dijawab Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah langkah telah memecahkan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Keputusan ini diambil DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik, ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Keputusan itu diumumkan pada Jumat (5/9/2025). Sebanyak 17 dari tuntutan tersebut, tenggatnya jatuh kemarin. Sedangkan batas waktu 8 tuntutan lainnya jatuh pada tanggal 31 Agustus 2026.

Berikut 6 langkah yang menyetujui DPR menjawab tuntutan rakyat:

1. Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR

DPR RI menyepakati pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat yang meminta pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup.

2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan. Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

3. Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR

DPR RI akan melakukan evaluasi dan pemangkasan terhadap sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Langkah ini diharapkan dapat mencerminkan sikap DPR yang lebih responsif terhadap aspirasi publik.

4. Anggota DPR Diaktifkan Tak Dibayarkan Haknya

DPR mendukung tindakan partai politik yang telah menonaktifkan anggota DPR yang terlibat dalam kontroversi. Anggota DPR yang telah diaktifkan ole

5. Penonaktifan Anggota DPR oleh Partai Politik

Pimpinan DPR juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Politik Partai dalam memahami kasus ini.

6. Komitmen terhadap Transparansi dan Partisipasi Publik

DPR RI berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat menjadi dasar penting bagi DPR dalam melakukan perbaikan.

Diketahuinya tuntutan 17+8 yang beredar, 3 di antaranya ditujukan untuk DPR. Berikut isinya:

1. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
2. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
3. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).