Jakarta, Satuju.com – Pengamat hukum dan politik, Damai Hari Lubis (DHL), melontarkan kritik tajam terhadap rangkaian aksi massa dan petisi politik bertajuk 17/8, aksi 25 Agustus, 28 Agustus, serta unjuk rasa awal September 2025. Menurutnya, tuntutan yang disuarakan tidak objektif karena tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

DHL menilai, seluruh aksi tersebut cenderung diarahkan untuk menekan Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat kurang dari satu tahun, sementara sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode justru diabaikan. “Tuntutan kumulatif itu tidak objektif karena tidak ada narasi proses hukum dan keadilan terhadap Jokowi sebagai Presiden RI selama satu dekade,” ujarnya.

Ia menyebut, gejolak di berbagai sektor yang membuat kondisi negara tidak stabil saat ini tidak bisa lepas dari warisan kepemimpinan Jokowi. Namun, tuntutan materi justru lebih mendesak agar Prabowo mundur dari kursi RI-1.

DHL menyoroti sejumlah isu penting yang tidak tersentuh dalam tuntutan aksi, di antaranya: penegakan hukum terhadap Gibran Rakabuming Raka yang termasuk cacat konstitusi saat maju sebagai cawapres, proses hukum kasus kematian 854 petugas KPPS, tragedi Tol KM 50 pada tahun 2020, serta pertanggungjawaban Kabinet Merah Putih terkait sektor ekonomi dan hukum, termasuk dugaan kerugian negara pada proyek IKN dan PSN. Ia juga menyinggung lemahnya desakan masyarakat terhadap Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya memiliki banyak pelanggaran fatal sejak era Jokowi.

Lebih jauh lagi, DHL menilai aksi-aksi massa tersebut sarat dengan praktik “politik murahan” karena tendensius menyerang institusi TNI. Ia menyebutkan, tiga poin tuntutan dalam petisi secara spesifik menekan TNI, padahal menurut masyarakat, justru Jokowi adalah faktor utama yang merusak institusi pertahanan negara tersebut.

"Materi tuntutannya jelas bersifat subjektif dan mengabaikan isu-isu mendasar. Ada indikasi kuat bahwa rangkaian aksi tersebut diboncengi kepentingan tertentu, bahkan diduga melibatkan 'Geng Solo' di balik layar," ungkapnya.

DHL juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai upaya memecah belah dan kekaisaran yang berpotensi mengganggu stabilitas negara dan merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sah. Ia berharap Presiden Prabowo segera mengambil sikap tegas.

“Presiden harus menghimbau seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai propaganda politik yang mengandung bahaya laten. TNI juga harus segera bekerja sama dengan rakyat untuk meredam gejolak politik yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” tegas DHL.