Jakarta, Satuju.com – Pengacara aktivis Damai Hari Lubis (DHL) menilai tuntutan sejumlah aksi massa belakangan ini tidak objektif karena terlalu fokus kepada Presiden Prabowo Subianto, yang bahkan belum genap satu tahun menjabat. Menurutnya, fokus tuntutan tersebut justru mengabaikan berbagai isu penting yang berkaitan dengan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak ada tuntutan untuk memproses hukum terhadap Gibran yang cacat konstitusi dalam Pilpres 2024 sesuai putusan MK. Kasus kematian 854 petugas KPPS juga tidak pernah disentuh, begitu pula tragedi Tol KM 50 tahun 2020, dan pertanggungjawaban Kabinet Merah Putih terhadap Jokowi,” ujar Damai Hari Lubis.

Ia menilai aksi massa yang berlangsung lebih condong sebagai praktik “politik murahan” karena tendensius khusus ditujukan kepada institusi TNI. Oleh karena itu, ia berharap Presiden Prabowo menghimbau masyarakat agar mewaspadai upaya devide et impera yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sah Republik Indonesia.

Damai Hari Lubis sendiri dikenal luas sebagai pengacara aktivis dan penulis artikel yang vokal terhadap isu-isu hukum dan politik. Ia menjabat sebagai Koordinator Advokat TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) serta pernah terlibat dalam berbagai kasus yang menyedot perhatian publik, seperti pengaduan kasus ijazah palsu Jokowi dan pembelaan terhadap Eggi Sudjana maupun Roy Suryo.

Selain itu, DHL juga memiliki hubungan dekat dengan Habib Rizieq Shihab dan kelompok 212. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum Persaudaraan Alumni (PA) 212, menjadi kuasa hukum Habib Rizieq, serta aktif mendukung Konsolidasi Aktivis Muslim Indonesia untuk Amanah Konstitusi (KAMI).

Dengan rekam jejak yang panjang di bidang hukum dan aktivisme, Damai Hari Lubis menegaskan bahwa kritiknya bertujuan agar masyarakat lebih jernih melihat persoalan bangsa secara utuh, tidak hanya menyoroti pemerintahan saat ini tetapi juga menuntut penyelesaian masalah warisan masa lalu.