Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Satuju.com - Kemarin, seorang rekan aktivis menghubungi saya melalui WhatsApp dan mengirimkan artikel karyanya. Dari situ terjadilah diskusi singkat mengenai isu yang kembali mengemuka: “Laporkan Jokowi ke pihak yang berwenang.” Alasan hukumnya merujuk pada dua kali pernyataan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, terkait gugatan atas keaslian ijazah S-1 Fakultas Kehutanan UGM miliknya. Inti dari narasi Jokowi adalah adanya “tokoh besar yang mendukung gerakan tersebut.”

Secara eksplisit dan kumulatif, kedua pernyataan Jokowi yang bermakna itu adalah:

1. “Perasaan saya, gugatan terhadap ijazah ada unsur politik dan ada tokoh besar di belakangnya.”

2. “Sudah 4 tahun soalnya, nggak mungkin kalau nggak ada yang mendukung (donatur). Sekarang anak saya (Gibran), nanti bisa jadi cucu saya.”

Sebagai salah seorang pengacara dan aktivis yang tergabung dalam TPUA dan KORLABI, serta juga aktif dalam isu ini, kami merasa perlu memberikan klarifikasi agar Jokowi menyadari bahwa intuisi atau keyakinannya tersebut bersifat subjektif dan keliru. Penjelasan kami adalah sebagai berikut:

Pertama, gugatan TPUA tahun 2021 tentang 66 Kebohongan Jokowi didasarkan pada data empiris atas pernyataan-pernyataan yang kami nilai sebagai dusta politik kepada seluruh bangsa.

Kedua, gugatan TPUA tahun 2023 terkait ijazah S-1 Fakultas Kehutanan UGM Jokowi yang diduga palsu, disampaikan dengan Referensi pada hasil sidang dan vonis terhadap BTM dan Gus Nur pada tahun 2022–2023.

Ketiga, mengenai pernyataan soal cucu, kami tegaskan: ijazah cucu Jokowi tidak akan pernah kami gugat, selama keasliannya jelas dan dapat dibuktikan.

Keempat, khususnya kami di TPUA dan KORLABI menegaskan bahwa intuisi Jokowi yang menyebut aktivitas perjuangan hukum ini memuat politik adalah keliru. Upaya kami sepenuhnya didasarkan pada asas legalitas dan kedudukan hukum sebagai warga negara yang berhak menuntut kejujuran seorang pemimpin serta kepastian hukum. Bahwa praktik politik pada akhirnya harus bersandar pada hukum, itu hal yang wajar, karena sistem ketatanegaraan memang demikian.

Kelima, perjuangan kami dilakukan secara swadaya, tanpa dukungan finansial dari tokoh besar mana pun. Kami justru mengakui, bantuan sejati datang langsung dari Zat Yang Maha Besar.

Keenam, tuduhan Jokowi yang bersifat subyektif terhadap TPUA dan KORLABI kami anggap masih dalam koridor kebebasan menyampaikan pendapat, yang sah dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian, narasi bahwa tindakan kami yang dilakukan oleh kepentingan politik atau tokoh besar tidaklah benar. Bagi kami, perjuangan ini murni untuk menegakkan kejujuran, kepastian hukum, dan menjaga marwah konstitusi bangsa.

Artikel tersebut menyampaikan pesan spiritual dan reflektif kepada Presiden Jokowi, menekankan bahwa bukan tokoh besar atau pendukung manusia yang menjadi sandaran, melainkan Zat Yang Maha Besar, yaitu Tuhan.

Poin-Poin Utama Artikel

- Pesan Spiritual: Artikel mengajak Jokowi untuk berpendapat bahwa kekuatan dan dukungan sejati berasal dari Tuhan, bukan dari tokoh atau pendukung manusia.
- Refleksi Kepemimpinan: Menyoroti pentingnya kesadaran spiritual dan ketergantungan pada Tuhan dalam konteks kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
- Kontras antara Kekuasaan Manusia dan Kekuasaan Tuhan: Menggarisbawahi perbedaan antara kekuatan manusia yang terbatas dan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas.

Konteks dan Implikasi

- Pesan untuk Jokowi: Artikel ini bisa dilihat sebagai bentuk kritik atau refleksi spiritual kepada Jokowi, mengajaknya untuk mempertimbangkan aspek spiritual dalam kepemimpinannya.
- Tema Spiritualitas: Menekankan pentingnya spiritualitas dan kesadaran akan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan dan kepemimpinan.

Artikel seperti ini sering kali bertujuan untuk mengajak pembaca, dalam hal ini Jokowi, untuk memikirkan nilai-nilai spiritual dan ketergantungan pada Tuhan, terutama dalam menghadapi tantangan kepemimpinan dan kehidupan.