Sri Mulyani dan “Bocoran” Keuangan Negara: Sinyal Krisis atau Sekadar Wacana?
.jpeg)
Sri Mulyani. (poto/net)
Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Poltiik)
Satuju.com - Sri Mulyani "bocorkan Rahasia Keuangan Negara" lewat sinyal bahwasanya kondisi perekonomian Indonesia sedang 'morat marit.'
Akibat narasinya, selaku menteri keuangan yang to the point menyampaikan negara serius butuh bantuan subsidi untuk dunia pendidikan. Sehingga mewacanakan, "apakah persoalan yang menyangkut edukatif perlu melibatkan masyarakat untuk pendanaan gaji para guru dan dosen?"
Walau masih dalam bentuk solusi wacana, kebutuhan anggaran 'subsidi' yang Sri sampaikan dalam kacamata politik sudah tendensius sebuah red bib bahwa perekenomian negara sedang 'kembang kempis.'
Untuk menepis kebocoran informasi publik yang resmi disampaikan Sri Sang Menteri. Sebagai Kepala negara Prabowo tidak lama langsung membuat putusan penggantian Sri, karena tentu tidak sepatutnya menyampaikan keluhannya kepada publik yang substansial nota bene menunjukan ketidakcakapannya selaku menteri keuangan, dan otomatis 'deskriftif' diskreditkan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo selaku pengendali atau pemegang komando tertinggi KMP.
Tentu kebijakan politik ekonomi Presiden Prabowo secara 'realitas' telah mengenyampingkan informasi dari Sri yang sempat diisukan oleh Yudo Sadewa, putra dari Purbaya Yudhi Sadewa, Sang Menteri Keuangan yang baru, bahwa Sri adalah agen KGB dan setelahnya mendapatkan klarifikasi dari sang putra dan bapaknya (Purbaya).
Langkah berikutnya Prabowo selain memberhentikan Sri dari jabatannya, baru saja secara resmi menerbitkan PERPRES terkait hal kenaikan gaji ASN Guru, TNI Polri dan Para Pejabat Negara. Dan sebelumnya Presiden Prabowo melalui Menko Perekonomian, Airlangga mengeluarkan kebijakan, "tidak mengenakan pajak kepada masyarakat yang berpenghasilan perbulan dibawah Rp. 10 Juta. Namun khusus para pekerja di sektor Padat Karya, seperti tenaga kerja dibidang konstruksi atau pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan dan saluran), juga industri makanan dan minuman, dan proses yang banyak melibatkan pekerja, termasuk tenaker industri tekstil dan pakaian jadi.
Lalu, apakah keluhan Sri prediktif sebuah informasi keuangan negara kepada publik ada kaitannya dengan isu 'komprador' dimaksud, yang sengaja untuk memicu krisis kepercayaan publik terhadap Prabowo?
Maka pemberhentian Sri dan khusus counter attack Prabowo melalui PERPRES dan KEPMEN semoga tidak sekedar politik ekonomi 'mercusar', dan terlepas daripada itu representasi antisipasi Prabowo cukup elegant dan nice dari sisi opini domestik maupun di mata internasional dan semoga semua kebijakan yang ada, sebuah cermin keberhasilan nyata laju perkembangan perekonomian tanah air pra satu tahun kinerja KMP bukan bersandarkan sekedar keyakinan proposal wacana "projek utang". Apresiasi Bravo Prabowo.
Ref.