Kesejahteraan Wartawan: SMSI Bengkalis Minta Program Kredit Lunak BUMN

Bendahara SMSI Kabupaten Bengkalis, Nurfizal

Bengkalis, Satuju.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, mendorong bank-bank BUMN untuk merancang program kredit lunak khusus bagi wartawan dan pekerja pers. Usulan ini mencuat sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi kalangan media sebagai pilar demokrasi, sekaligus memanfaatkan suntikan dana segar Pemerintah sebesar Rp200 triliun.

Bengkalis, Satuju.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyuarakan aspirasi agar dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang disuntikkan ke bank-bank BUMN dapat mengakomodir program kredit lunak tidak hanya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi juga bagi kalangan wartawan dan pekerja pers.

Bendahara SMSI Kabupaten Bengkalis, Nurfizal, dalam pernyataannya menekankan bahwa insan pers memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu, ia mengimbau agar bank BUMN menyusun program kredit lunak yang komprehensif dan dapat tersalurkan secara optimal hingga ke tingkat cabang kabupaten dan kecamatan.

“Program tersebut harus berjalan berjenjang mulai dari bank tingkat pusat sampai ke cabang kabupaten dan kecamatan. Kami meminta agar kalangan jurnalis juga menjadi perhatian khusus dalam penyaluran kredit ini, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga demokrasi,” ujar Nurfizal.

Dana Pemerintah dan Tantangan Penyaluran

Langkah ini diusulkan sebagai respons dari kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank negara. Pemerintah berharap dana ini dapat menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja melalui penyaluran kredit.

Namun, dalam praktiknya, bank-bank dilaporkan mengalami kesulitan dalam menyalurkan kredit karena daya beli masyarakat yang sedang lesu. Inilah yang kemudian membuka peluang bagi berbagai pihak, termasuk SMSI Bengkalis, untuk mengajukan skema penyaluran yang lebih tertarget dan inklusif.

Kontribusi Pers dan Kondisi Kesejahteraan Wartawan

Usulan ini memiliki landasan yang kuat. Sejumlah pihak telah menegaskan bahwa pers yang independen dan bebas dari intervensi adalah kebutuhan mendesak bagi demokrasi yang sehat. Pers berperan untuk menjaga harapan publik dan martabat demokrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di sisi lain, kondisi kesejahteraan sebagian wartawan di Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Laporan Potret Jurnalis Indonesia 2025 yang dirilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menunjukkan bahwa 34,2% jurnalis memiliki gaji atau upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), meski mereka telah tersertifikasi oleh Dewan Pers.

Survei terhadap 2.020 jurnalis di 37 provinsi itu juga mengungkap bahwa 61,7% jurnalis menyatakan gajinya tetap dalam setahun terakhir, sementara 17,5% justru mengalami penurunan. Data ini menguatkan argumen bahwa peningkatan kesejahteraan, termasuk melalui akses ke pembiayaan yang terjangkau, merupakan hal yang krusial.

Respons dan Wacana Serupa Sebelumnya

Wacana memberikan dukungan khusus bagi kesejahteraan wartawan bukanlah hal yang sama sekali baru. Baru-baru ini, pemerintah juga menggagas program subsidi rumah bagi wartawan yang rencananya akan diluncurkan pada 6 Mei 2025. Meski menuai pro dan kontra, program itu menunjukkan adanya kesadaran negara terhadap kebutuhan dasar insan pers.

Dalam konteks kredit lunak, program serupa dari BUMN untuk koperasi dan UKM juga pernah dijalankan, menunjukkan bahwa skema khusus untuk kelompok tertentu memang memungkinkan untuk diterapkan.

Harapan dan Langkah Ke Depan

Dengan adanya usulan ini, SMSI Bengkalis berharap agar dana Pemerintah yang sangat besar tersebut tidak hanya menggenjot sektor riil melalui UMKM, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dengan meningkatkan kapasitas ekonomi para pekerjanya.

“Kami berharap pihak bank BUMN dapat menyusun program kredit lunak sebaik mungkin dari dana yang dikucurkan Menteri Keuangan Purbaya agar tersalurkan secara optimal. Ini adalah momentum untuk mengakselerasi kesejahteraan insan pers di seluruh Indonesia, termasuk di daerah seperti Bengkalis,” pungkas Nurfizal.