Pangkalpinang, Satuju.com – Menyikapi dinamika pertimahan yang kian kompleks di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM) melakukan audiensi dengan manajemen PT Timah Tbk, Jumat (3/10/2025).

Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh diskusi, dengan tujuan menyampaikan surat rekomendasi resmi terkait arah tata kelola pertimahan yang dinilai perlu dibenahi demi kepentingan masyarakat serta menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum BBM Hangga Oftafandany menegaskan pentingnya langkah strategis untuk memastikan pengelolaan timah benar-benar berpihak kepada rakyat. 

“Kami memandang perlu menyampaikan rekomendasi ini langsung kepada Direksi PT Timah, agar menjadi perhatian serius dan diteruskan kepada pemerintah pusat. Tata kelola timah harus adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat serta negara,” ujar Hangga.

Dewan Penasehat Forum BBM, Tanwin, menambahkan bahwa perjuangan forum ini tidak lain untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di Bangka Belitung membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

“Negara tidak boleh kalah dari mafia tambang yang selama ini menguasai rantai niaga timah dengan cara-cara ilegal,” tegasnya.

Forum BBM dalam audiensi tersebut menyampaikan enam poin rekomendasi penting. Pertama, *menutup seluruh akses penyelundupan timah* yang dianggap sebagai akar masalah utama. Forum menegaskan bahwa pengelolaan timah harus tetap berada di bawah kendali negara melalui PT Timah sebagai BUMN strategis.

Kedua, penindakan hukum tegas terhadap penjarah IUP. BBM mendesak PT Timah bersama aparat untuk menempuh langkah pemidanaan dan penyitaan hasil tambang ilegal, demi menjaga hak sah PT Timah sebagai pemegang IUP.

Ketiga, *penolakan terhadap praktik negosiasi harga dengan penyelundup maupun penjarah*. Menurut Forum BBM, kompromi semacam itu hanya akan memberi legitimasi pada praktik ilegal.

Keempat, *negara tidak boleh tunduk pada mafia tambang*. Forum menekankan perlunya ketegasan pemerintah dan PT Timah untuk mengembalikan kewibawaan negara atas sumber daya alam.

Kelima, *menolak pasokan bijih timah ke perusahaan hilirisasi di Batam*. BBM menilai kebijakan tersebut hanya menempatkan Babel sebagai pemasok bahan mentah tanpa memberi nilai tambah ekonomi di daerah. 

“PT Timah harus mengutamakan hilirisasi di Babel untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” tegas Hangga.

Terakhir, *Forum BBM mendorong transparansi pengelolaan CSR PT Timah*. Menurut mereka, program CSR harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, dengan data alokasi dan capaian yang terbuka. Fokus utamanya adalah pemberdayaan ekonomi lokal, perbaikan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup, bukan sekadar acara seremonial.

Dalam audiensi itu, Hangga dan Tanwin didampingi oleh jajaran pengurus Forum BBM lainnya, yakni Wakil Ketua Teja, Purnomo, Asdiana, Sekretaris Rikky Fermana, serta Koordinator Divisi Sandy. Kehadiran mereka diterima oleh jajaran manajemen Sekretariat Corporate PT Timah Tbk, yakni Reva, Haryoko, dan Nurino.

Suasana diskusi berlangsung dinamis dan penuh keakraban. 

Kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan di lapangan. 

Meski waktu membatasi pertemuan, silaturahmi yang terjalin menegaskan komitmen bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pertimahan di Bangka Belitung.

Dengan rekomendasi ini, Forum BBM berharap pemerintah pusat, PT Timah, dan seluruh pemangku kepentingan benar-benar menegakkan kedaulatan negara atas timah, sekaligus memastikan hasil bumi yang melimpah ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Belitung. (RF)