Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Satuju.com - Sisi pandang politik 212 saat ini kondisinya jauh berbeda (kontradiktif) terhadap puncak kekuasaan di era 2014-2024 saat Jokowi berkuasa, ini nampak dari perpspektif politik 212 yang mengundang Presiden Prabowo untuk turut hadir di acara reuni 212 yang akan diadakan pada 2 Desember 2025.  Dan menjelang reuni 212 tidak ada kecaman atau suara nyinyir dari sebagian pejabat publik seperti dimasa Jokowi berkuasa.

Panitia Reuni 212 telah mengeluarkan Siaran Pers yang menyatakan bahwa Reuni Akbar Mujahid 212 akan digelar pada 2 Desember 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, dengan tema "Revolusi Akhlak untuk melindungi Indonesia dari para penjahat dan mendukung Palestina Merdeka dari Penjajahan". Acara ini diharapkan dapat mempererat persatuan umat dan bangsa (LINTAS SARA) serta mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

Tujuan Reuni 212:

Memperkuat persatuan dan kesatuan ummat Islam dan bangsa Indonesia secara umum (lintas SARA)

- Menunjukkan solidaritas umat Islam terhadap isu Palestina
- Menggalang dana kemanusiaan untuk Palestina
- Menuntut pemerintah untuk bertindak tegas terhadap penjajahan Israel

Rundown Acara:

- Muhasabah (introspeksi ummat-koreksi diri);
- Sholat Maghrib dan Isya Berjamaah;
- Munajat Kubro disertai Sholawat;
- Pidato (Tausiyah Agama) oleh Imam Besar Dr. Habib Rizieq Shihab.

Acara reuni ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi umat Islam dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan hakekat kemerdekaan dan keadilan diantaranya di sektor penegakan hukum dan pembangunan ekonomi menuju Indonesia yang beradab, berkeadilan serta sejahtera .

Dan kemungkinan Prabowo akan hadir andai tidak berhalangan, atau akan diwakili oleh pejabat penyelenggara negara lainnya, dan pastinya, pengamat selaku eks Kadivhum PA 212 meyakini jika presiden Prabowo berhalangan akan diwakili bukan oleh sosok yang bernama Gibran.