Banda Aceh, Satuju.com - Pemerintah pusat menetapkan Aceh sebagai salah satu daerah prioritas dalam program perbaikan dan revitalisasi fasilitas pendidikan untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Kadisdik) Murtahlamuddin, usai mengikuti rapat bersama Kemendikdasmen.

Menurut Murtahlamuddin, Aceh masuk dalam daftar wilayah yang membutuhkan penanganan cepat dan terstruktur, terutama setelah serangkaian bencana alam menghantam sejumlah kabupaten/kota. “Fasilitas pendidikan kita terdampak cukup parah. Pemerintah pusat sudah menempatkan Aceh sebagai daerah yang mendapat perhatian khusus,” ujarnya.

161 Sekolah Rusak Akibat Bencana

Data Posko Penanganan Darurat Hidrometeorologi mencatat 161 fasilitas sekolah di Aceh mengalami kerusakan. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan hingga pagar pengaman. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar terganggu dan sebagian siswa harus dipindahkan sementara ke lokasi lain.

“Bencana kemarin menyisakan kerusakan yang tidak kecil. Banyak sekolah yang tidak bisa beroperasi maksimal. Itu sebabnya percepatan rehabilitasi harus dilakukan,” kata Murtahlamuddin.

Didorong Anggaran dan Program Khusus

Program revitalisasi yang akan dimulai pada 2026 mencakup perbaikan bangunan sekolah, pengadaan sarana belajar, hingga pemulihan fasilitas penunjang seperti sanitasi dan ruang guru. Disdik Aceh menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan skema anggaran dan pendampingan teknis agar perbaikan berjalan optimal.

Revitalisasi juga akan menyasar sekolah-sekolah yang sejak lama mengalami keterbatasan fasilitas. “Ini bukan hanya soal merespons bencana, tapi juga memastikan pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Murtahlamuddin.

Akses Pendidikan Harus Tetap Terjaga

Selain membenahi bangunan, pemerintah menekankan pentingnya menjaga akses belajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu maupun daerah terpencil. Gangguan pendidikan akibat kerusakan sekolah dinilai tak boleh dibiarkan berlarut.

“Prioritasnya jelas: proses belajar jangan berhenti. Kita ingin anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak meskipun fasilitas sedang dalam tahap pemulihan,” tegas Kadisdik.

Dengan ditetapkannya Aceh sebagai daerah prioritas, pemerintah daerah berharap percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan bisa segera dilakukan dan memberikan dampak nyata bagi kualitas pembelajaran di seluruh Aceh.(M.R)