Oleh: Pemerhati Kebijakan Publik & Ekonomi Strategis (Lhynaa Marlinaa)

Jakarta, Satuju.com — Di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut, di mana oksigen tipis dan dingin menusuk tulang, ribuan pekerja Indonesia bertaruh nyawa mengeruk perut Grasberg. Mereka dijanjikan satu mimpi besar: “51% saham ini milik Ibu Pertiwi. Emas ini untuk kemakmuran rakyat.”

Namun, di balik dinginnya Tembagapura, ada suhu yang jauh lebih panas di ruang-ruang rapat berpendingin udara di Jakarta.

Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun panen raya. Utang akuisisi saham Freeport sebesar US$ 3,85 miliar yang menekan arus kas sejak 2018 berada di ambang lunas. Logikanya sederhana: keran uang akan terbuka, mengalir deras ke kas negara.

Tapi tunggu dulu. Pipa itu sedang dibelokkan.

Alih-alih mengalir ke APBN untuk mensubsidi listrik rumah gubuk Anda atau menambal BPJS yang “senin–kamis”, triliunan rupiah uang emas itu bersiap disedot masuk ke sebuah entitas raksasa baru: .

Ilusi “Kantong Kiri Pindah Kantong Kanan”

Bagi orang awam, perpindahan ini terdengar teknis. “Kan sama-sama punya negara?”
Ini adalah kesalahan berpikir yang fatal.

Saat dividen masuk ke APBN, setiap rupiahnya harus melewati “pertarungan berdarah” di DPR. Ada transparansi. Ada debat publik: beli susu gratis atau bangun sekolah. KPK bisa mengintip, BPK bisa mengaudit.

Namun ketika dividen itu masuk ke Danantara, statusnya berubah. Ia bukan lagi anggaran belanja, melainkan aset kelolaan.
Di sinilah magisnya bekerja: uang hasil keringat buruh tambang tidak wajib dipakai untuk belanja sosial. Ia akan diputar ulang atas nama “investasi strategis”.

Pesta Pora di Menara Gading

Bayangkan skenario ini:

Skenario Lama: Rp 10 triliun masuk APBN → Puskesmas, jalan desa, subsidi pupuk.

Skenario Danantara: Rp 10 triliun masuk Danantara → suntik modal proyek start-up konglomerat “A”, proyek mercusuar berisiko, atau diputar di pasar saham global.

Siapa yang menikmati?
Bukan petani di Sragen. Bukan nelayan di Maluku.

Yang menikmati adalah manajer investasi bergaji miliaran, konsultan asing penyusun feasibility study, dan vendor rekanan yang kecipratan proyek. Uang berputar kencang di langit-langit elite ekonomi, menciptakan wealth effect bagi segelintir orang—sementara rakyat di bawah hanya menatap headline TV: “Aset Negara Naik Ribuan Triliun!”
Dompet mereka? Tetap kosong.

Jebakan “Super-Holding”

Danantara kerap dibandingkan dengan Temasek atau Khazanah. Ambisinya terdengar mulia: melipatgandakan kekayaan negara.

Namun sejarah berbicara lain. Di negara dengan indeks korupsi yang masih lampu merah, memusatkan aset ribuan triliun dalam satu lembaga super-power tanpa pengawasan parlemen yang ketat adalah resep bencana. Skandal menjadi pengingat pahit: dana investasi negara dapat berubah menjadi celengan pribadi penguasa.

Ketika Freeport (via MIND ID) masuk ke bawah ketiak Danantara, kontrol publik resmi terputus. Laporan keuangan berpotensi sunyi, berlindung di balik tirai “rahasia dagang” dan “strategi investasi”.

Epilog: Penonton di Rumah Sendiri

Kita melunasi utang akuisisi Freeport dengan napas berat. Kita menahan lapar lima tahun (2019–2024). Dan kini, saat hidangan siap tersaji, piringnya diangkat ke ruang VIP.

Klaim 51% saham itu nyata. Emasnya nyata. Uangnya nyata.
Namun jika uang itu hanya berputar di menara Danantara, maka bagi rakyat jelata, nasionalisasi Freeport hanyalah dongeng pengantar tidur yang mahal.

Anda tidak sedang dihipnotis. Anda sedang disadarkan.

Disclaimer: Analisis ini disusun berdasarkan proyeksi aliran dana pasca-lunasnya utang akuisisi MIND ID dan rencana pembentukan super-holding Danantara.