Penulis: Gate 25 Madina

(Kilas Balik Kepemimpinan Prabowo dan Apa yang Harus Diperbaiki?)

Satuju.com - Pengantar

Presiden Prabowo vital membersihkan kabinetnya dari bayang-bayang nepotisme serta korupsi. Karena publik banyak yang menilai, 2024- 2025 (satu tahun kinerja), "Prabowo belum mengambil tindakan yang tegas untuk mengenyahkan Gibran dari kursi wakil presiden, meskipun beberapa partai politik yang besar dan lumayan besar siap mendukungnya.

Sehingga Penulis ikut mempertanyakan komitmen Prabowo dalam membersihkan pemerintahan dari korupsi dan nepotisme dan apa kesalahan besar Prabowo, seolah ada rantai kuat dengan bandolan besi berat yang dikalungkan dileher Presiden Prabowo, padahal Prabowo sepatutnya meyakini mayoritas bangsa ini "siap kepala jadi kaki kaki jadi kepala untuk bersama mengamankan sosok common enemy"

Pendahuluan

Beberapa isu telah berkembang di publik terkait pengaruh Jokowi yang masih berkuasa dalam pemerintahan Prabowo, meskipun Jokowi telah meninggalkan istana. Harapan dan refleksi kinerja sampaikan doa, atas nama beberapa kelompok aktivis ucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Prabowo Subianto Presiden RI Ke- 8 dan orang orang terdekat, semoga sehat, sukses dan panjang umur serta Indonesia Jaya.

Keterlibatan Gibran, anak Jokowi, dalam politik, yang dipertanyakan legitimasi sebagai wakil presiden karena dugaan publik ijazah palsu dan kuat tendensi tengara publik Gibran tidak memenuhi persyaratan yuridis formal dan materil (kebebaran substansial) minimal pendidikan SMA dan ternyata Prabowo juga mengabaikan beberapa kali kesempatan untuk bertindak tegas demi membersihkan pemerintahan dari korupsi dan nepotisme yang membutuhkan nyali dan komitmen yang kuat.

​Rekomendasi Strategis untuk Kepemimpinan Prabowo (Pasca-2025)

​1. Restrukturisasi Kabinet Berbasis Meritokrasi (Reshuffle Total)

* ​Audit Kinerja Menteri, evaluasi menyeluruh terhadap menteri-menteri "titipan" atau mereka yang memiliki rekam jejak keterlibatan dalam kasus hukum di masa lalu.
* ​Kabinet Profesional: Mengganti pejabat yang dianggap sebagai perpanjangan tangan kekuasaan lama dengan sosok profesional dan akademisi yang memiliki integritas tinggi dan independensi politik;

​2. Reformasi Institusi Penegak Hukum (Polri dan Kejaksaan)

​Penyegaran Pimpinan:

* Mengganti Kapolri dan Jaksa Agung dengan figur yang memiliki komitmen zero tolerance terhadap korupsi, guna memastikan penegakan hukum yang presisi dan tidak tebang pilih.
* ​Independensi Yudisial: Memberikan dukungan penuh kepada KPK dan lembaga peradilan untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi besar tanpa intervensi istana, termasuk kasus yang melibatkan kroni-kroni politik.

​3. Penegakan Etika Bernegara dan Konstitusi,

* Respons Transparan terhadap Isu Legitimasi dengan lola membentuk tim independen atau mendorong lembaga terkait (seperti DPR/MK) untuk memberikan klarifikasi hukum yang final dan transparan terkait dugaan ijazah palsu dan pelanggaran etik wakil presiden. Hal ini penting untuk mengakhiri kegaduhan publik.
* Kepatuhan pada TAP MPR No. VI/2001 dengan pola mengimplementasikan secara nyata etika kehidupan berbangsa, di mana pejabat yang kehilangan kepercayaan publik karena masalah moral atau etika seharusnya mengundurkan diri atau diberhentikan.

​4. Penguatan Kemandirian Politik (De-Jokowisasi Kebijakan)

* Tinjau Ulang Proyek Strategis Nasional (PSN), lakukan audit dan evaluasi terhadap proyek-proyek warisan pemerintahan sebelumnya yang dianggap membebani APBN atau hanya menguntungkan kelompok tertentu (oligarki).
* ​Otonomi Kebijakan dengan menggunakan prerogatif yag layak menunjukkan kedaulatan penuh dalam pengambilan keputusan strategis tanpa harus berkonsultasi atau tunduk pada pengaruh mantan presiden, guna membuktikan bahwa "Prabowo adalah Presiden penuh," bukan sekadar penerus yang ksdang terkesan didikte.

​5. Pemulihan Kepercayaan Publik melalui Dialog Terbuka

​Rekonsiliasi dengan Tokoh Bangsa:

* Membuka ruang dialog formal dengan tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, dan partai oposisi (seperti PDIP/PKS) untuk menyerap aspirasi mengenai perbaikan demokrasi dan pembersihan unsur nepotisme.
* ​Transparansi Digital: Menindaklanjuti secara hukum keresahan publik terkait akun-akun anonim (seperti Fufufafa) jika terbukti mengandung unsur pidana atau pelanggaran etika berat, guna menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum di bawah kepemimpinannya.

​Penutup Analisis, andai poin-poin saran di atas dijalankan, Prabowo akan memiliki legacy sebagai pemimpin yang mampu keluar dari jebakan politik balas budi. Ini adalah kunci agar di tahun-tahun mendatang, pemerintahan beliau dikenal karena kedaulatan nasional dan integritas, keras dan tegas karena profesional dan proporsional sehingga akuntabal. Tidak keras namun lembek, tegas tapi rapuh, asli jendral besi bukan jendrak kardus dan menjadi pemimpin bukan sekedar melanjutkan dinasti politik yang terbelit kasus kebohongan dan kepalsuan ratusan lebih.

Refleksi kinerja dan harapan, penulis sampaikan doa atas nama beberapa kelompok aktivis serta mengucapkan selamat tahun baru 2026 untuk Bapak Prabowo Subianto Presiden RI Ke- 8 dan orang-orang terdekat, semoga sehat, sukses dan panjang umur serta Indonesia Jaya.