Oleh: Lhynaa Marlinaa, Analis Kebijakan Publik & Semiotika Politik

Satuju.com - Di tengah aroma lumpur yang masih basah dan isak tangis yang belum kering, sebuah narasi aneh menyeruak dari menara gading kekuasaan. Bukan permintaan maaf atas lambatnya bantuan, bukan pula rincian strategi pemulihan, melainkan sebuah keluhan: "Menteri serba susah. Datang dikritik pencitraan, tak datang dianggap tak peduli."

Sepintas, kalimat ini terdengar manusiawi. Ia memancing rasa iba, seolah-olah para pejabat kita adalah korban dari ekspektasi rakyat yang mustahil dipuaskan. Namun, jika kita bedah dengan pisau analisis yang dingin, pernyataan ini sesungguhnya adalah bentuk gaslighting politik tingkat tinggi. Ini adalah mekanisme pertahanan diri dari sebuah birokrasi yang lebih peduli pada optik daripada etik.

Teater Kolosal di Tengah Bencana

Mari kita luruskan satu hal: Rakyat tidak pernah benci pada kehadiran pemimpinnya. Rakyat hanya muak pada "wisata bencana".
Ketika seorang pejabat mengeluh "datang pun tetap disalahkan", mereka lupa bertanya pada diri sendiri: Bagaimana cara saya datang?
Apakah mereka datang sebagai solusi, atau sebagai beban?

Kritik tajam itu lahir bukan karena kebencian irasional, melainkan karena memori kolektif yang lelah. Rakyat sudah terlalu sering melihat iring-iringan VVIP yang membelah kemacetan jalur logistik, memaksa relawan menyingkir demi sesi foto seremonial, dan menyibukkan aparat lokal untuk menyambut "Bapak Menteri" alih-alih mengurus korban yang kelaparan.

Ketika kehadiran fisik pejabat justru memperlambat distribusi nasi bungkus, maka label "pencitraan" bukan fitnah. Itu adalah fakta lapangan. Di sinilah letak sesat pikirnya: Pejabat mengira rakyat menuntut kehadiran, padahal rakyat menuntut kefungsian.

Simbol Kegagalan Sistem

Keluhan "tak datang dianggap tak peduli" justru membuka aib terbesar birokrasi kita. Di negara maju dengan sistem manajemen bencana yang mapan, warga tidak peduli siapa menterinya atau di mana ia berada. Mengapa? Karena sistem bekerja otomatis. National Guard turun, asuransi cair, tenda berdiri, dan logistik mengalir tanpa perlu menunggu instruksi lisan di lapangan.

Di Indonesia, rakyat menuntut menteri datang karena sebuah ketakutan purba yang valid: "Jika Bos tidak melihat, anak buah tidak bekerja."

Tuntutan kehadiran fisik ini adalah cermin dari ketidakpercayaan publik ( public distrust) yang akut. Rakyat tahu, tanpa sorot kamera yang menyertai menteri, bantuan bisa disunat, beras bisa dioplos, dan tenda bisa raib.

Jadi, ketika pejabat merasa "serba salah", itu bukan salah rakyat. Itu adalah hukuman karma dari kegagalan mereka membangun sistem yang bisa berjalan tanpa "cambuk" kehadiran fisik seorang atasan. Mereka terperangkap dalam gaya kepemimpinan feodal One Man Show yang mereka ciptakan sendiri.

Narsisme Birokrasi

Narasi "serba salah" ini juga menelanjangi ego narsistik para pemegang kuasa. Pernyataan tersebut secara implisit meminta rakyat—yang sedang kehilangan harta dan nyawa—untuk meluangkan waktu memikirkan perasaan menteri yang "serba sulit".

Ini adalah standar ganda empati yang mengerikan. Bagaimana mungkin seorang pelayan publik menuntut pengertian dari tuannya yang sedang berduka?

Menteri merasa "susah" karena mereka mengukur kinerja berdasarkan validasi emosional (pujian, tepuk tangan, liputan positif). Padahal, dalam manajemen krisis, indikator kinerja utama (KPI) adalah kecepatan respon, ketepatan data, dan minimalisir korban jiwa. Tidak ada kolom "perasaan menteri" dalam lembar pertanggungjawaban bencana.

Epilog: Hentikan Drama, Mulailah Bekerja

Wahai para pemangku kebijakan, berhentilah berlindung di balik tameng "serba salah". Rakyat cukup cerdas untuk membedakan mana keringat kerja keras dan mana keringat karena lampu sorot kamera.

Jika Anda datang, pastikan sirine pengawal Anda tidak menulikan telinga pengungsi. Pastikan sepatu bot Anda kotor karena bekerja, bukan karena gimmick. Dan jika Anda memilih tidak datang, pastikan sistem yang Anda bangun mampu mengantar selimut hangat ke tubuh korban yang menggigil, lebih cepat daripada postingan Instagram staf khusus Anda.

Rakyat tidak butuh Anda bersedih bersama mereka di tenda pengungsian hanya untuk validasi. Rakyat butuh tanda tangan Anda di kantor pusat yang memastikan anggaran cair, koruptor bantuan ditangkap, dan rekonstruksi berjalan.

Berhenti merasa menjadi korban. Karena korban yang sesungguhnya sedang tidur beralaskan tanah basah, menunggu negara hadir dalam bentuk nyata, bukan sekadar drama.