Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com – Di gerbang sebuah Sekolah Dasar Negeri di pinggiran kota, sebuah mobil boks berhenti tepat waktu pukul 09.00 pagi. Sopirnya turun dengan seragam rapi, diikuti asisten yang sigap menurunkan katering Makan Bergizi Gratis (MBG). Wajah mereka cerah, secerah kepastian upah yang masuk ke rekening mereka setiap akhir bulan sesuai UMK, tanpa potongan, dan terlindungi kontrak kerja profesional.

Hanya berjarak lima meter dari sana, di balik jendela kelas yang catnya mulai mengelupas, seorang guru honorer menatap kedatangan logistik itu dengan tatapan nanar. Ia baru saja selesai mengajar Matematika selama dua jam, namun di dompetnya hanya tersisa uang receh. Gajinya yang hanya berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan, itu pun seringkali dirapel tiga bulan sekali, belum juga turun.

Ini bukan sekadar cerita fiksi. Ini adalah wajah nyata paradoks pembangunan Indonesia hari ini: Ketika logistik untuk perut lebih diutamakan dan dihargai mahal ketimbang logistik untuk otak.

Anak Emas Bernama "MBG"

Program Makan Bergizi Gratis, sebagai flagship atau program unggulan Presiden Prabowo, menikmati privilese "karpet merah" dalam birokrasi anggaran. Demi memastikan makanan sampai ke mulut siswa dalam kondisi segar dan tepat waktu, seluruh rantai pasoknya dimanjakan.

Sopir, juru masak, hingga tenaga pencuci sayur di dapur umum (Service Unit) diperlakukan sebagai elemen vital pertahanan gizi nasional. Standar upah mereka disesuaikan dengan harga pasar yang kompetitif. Alasannya logis: jika mereka mogok, program presiden gagal, dan citra pemerintah runtuh.

"Saya digaji harian tapi dihitung bulanan setara UMK, Mas. Lancar, kan ini program prioritas," ujar seorang sopir armada MBG yang enggan disebut namanya. Tidak ada drama penundaan pencairan dana, tidak ada potongan administratif yang tidak jelas.

Guru Honorer: Pahlawan di Jalan Sunyi

Bandingkan dengan nasib para "Oemar Bakri" masa kini. Di saat tukang cuci sayur MBG mendapat kepastian transfer, guru honorer masih terjebak dalam labirin birokrasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketimpangan ini menciptakan luka psikologis yang dalam. Seorang guru memegang tanggung jawab intelektual dan moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa—amanat konstitusi yang paling sakral. Namun, penghargaan finansial yang mereka terima justru lebih rendah dari tenaga pendukung logistik yang baru dibentuk kemarin sore.

"Kami disuruh ikhlas karena ini pengabdian. Tapi sopir katering disuruh profesional dan dibayar mahal. Apakah mengantar ilmu tidak selelah mengantar nasi?" keluh seorang guru honorer di Jawa Tengah yang sudah mengabdi 10 tahun namun penghasilannya tak pernah menyentuh separuh UMR.

Eksploitasi Romantisme Pengabdian

Sosiolog menilai fenomena ini sebagai bentuk "Eksploitasi Romantisme". Negara dan masyarakat terjebak dalam narasi bahwa guru adalah "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa", yang seolah-olah melegitimasi pembayaran murah atas kerja keras mereka. Sementara itu, sektor MBG dilihat dengan kacamata transaksional-profesional: ada keringat, ada harga.

Ironi "tanpa penundaan dan potongan" pada pekerja MBG menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan. Negara membuktikan bahwa mereka bisa membayar tepat waktu dan layak jika ada kemauan politik (political will) yang kuat. Bahwa birokrasi yang berbelit-belit pada gaji guru honorer, sejatinya adalah masalah prioritas, bukan sekadar masalah kemampuan anggaran.

Generasi Kenyang, Tapi Siapa yang Mengajar?

Indonesia kini menghadapi risiko besar: Mencetak generasi yang perutnya kenyang, fisiknya sehat, namun dididik di dalam kelas oleh guru-guru yang lapar, cemas, dan merasa tidak dihargai.

Jika tukang cuci sayur dan sopir logistik kini menjadi profesi yang lebih menjanjikan secara ekonomi daripada menjadi pendidik, lantas siapa yang akan tersisa untuk menjaga nalar bangsa ini di masa depan?

Kita sedang membangun raga bangsa ini dengan asupan gizi terbaik, namun di saat yang sama, kita sedang membiarkan jiwanya keropos karena menelantarkan para pembangun jiwanya.