Penuis: Jufri, Hutabarat, Pengamat Sosial Politik 

Satuju.com - Peristiwa wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Periode I Tahun 2025 yang digelar di Kota Medan, Selasa, 8 Juli 2025, menjadi potret penting tentang bagaimana nilai kebangsaan dan toleransi dijalankan secara hidup di lingkungan kampus Muhammadiyah. Pada momentum akademik tersebut, Laura Amandasari Sitindaon, wisudawan beragama Kristen Protestan, menutup pidatonya dengan pantun jenaka yang spontan dan segar di hadapan rektor UMSU serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed.

Pantun yang disampaikan Laura bukan sekadar humor di panggung wisuda. Ia merupakan ekspresi kepercayaan diri seorang mahasiswa minoritas yang merasa aman, dihargai, dan setara di rumah besarnya: kampus Muhammadiyah. Respon positif dari pimpinan universitas hingga pejabat negara yang hadir memperlihatkan bahwa toleransi tidak berhenti pada narasi normatif, melainkan hadir sebagai praktik institusional.

Muhammadiyah sejak kelahirannya tidak pernah berdiri di luar sejarah kebangsaan Indonesia. KH Ahmad Dahlan meletakkan dasar gerakan ini dengan pandangan bahwa Islam harus menjadi kekuatan pencerahan—mencerahkan akal, memuliakan martabat manusia, dan memajukan kehidupan sosial. Pendidikan menjadi jalan utama, bukan hanya untuk mencetak kaum terpelajar, tetapi juga warga bangsa yang berakhlak dan berkesadaran kebinekaan.

Kampus Muhammadiyah, dalam hal ini, adalah ruang perjumpaan. Di sana, identitas keagamaan tidak dihapus, tetapi dikelola dengan adab dan keadilan. Kehadiran mahasiswa non-Muslim bukan pengecualian yang ditoleransi dengan setengah hati, melainkan bagian dari pandangan kebangsaan Muhammadiyah bahwa negara ini berdiri atas kesepakatan hidup bersama.

AR Fachruddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang dikenal dengan kelapangan hati dan kesederhanaannya, pernah mengingatkan bahwa Islam tidak perlu ditampilkan dengan wajah keras, melainkan dengan akhlak yang menenangkan. Nilai inilah yang tercermin dalam suasana wisuda UMSU di Medan—tanpa kecanggungan, tanpa prasangka, dan tanpa rasa terancam.

Kehadiran Prof. Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah pada acara tersebut memberi makna simbolik yang kuat. Ia bukan hanya menyaksikan, tetapi juga merespons dengan nada yang mendukung dan menenangkan. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara gagasan Muhammadiyah Berkemajuan dan arah kebijakan pendidikan nasional: pendidikan yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada masa depan bangsa.

Buya Syafii Maarif berulang kali menegaskan bahwa keislaman dan keindonesiaan tidak pernah bertentangan. Islam justru menemukan relevansinya ketika ia hadir membela keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan universal. Dalam konteks ini, kampus Muhammadiyah memainkan peran strategis sebagai penjaga nalar publik agar agama tidak diperalat untuk memecah, tetapi dirawat untuk menyatukan.

Di tengah menguatnya politik identitas dan kecenderungan sebagian pihak memandang perbedaan sebagai ancaman, praktik toleransi yang tampak pada peristiwa wisuda UMSU di Medan tersebut adalah pesan kebangsaan yang penting. Ia membuktikan bahwa iman yang dewasa tidak rapuh oleh perbedaan, dan keyakinan yang kuat tidak memerlukan eksklusi.

Muhammadiyah Berkemajuan bukan hanya tentang modernisasi institusi atau capaian akademik. Ia adalah keberanian moral untuk berdiri di tengah kemajemukan, merawat dialog, dan menghadirkan Islam sebagai kekuatan etis dalam kehidupan berbangsa.

Dari Muhammadiyah untuk semua karena pendidikan adalah hak warga bangsa, karena kampus adalah ruang peradaban, dan karena Indonesia hanya dapat maju jika perbedaan dikelola dengan kebijaksanaan, bukan kecurigaan.

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni