Jakarta, Satuju.com — Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid menyampaikan kritik keras terhadap kondisi demokrasi nasional dalam Konferensi Pers Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Ia menegaskan pentingnya pemerintah kembali pada amanat konstitusi dengan mengutamakan kemaslahatan rakyat serta melindungi kebebasan sipil.

Dalam pesannya, Shinta Nuriyah menilai dinamika nasional sepanjang 2025 sarat dengan persoalan demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Sejumlah isu disorot, mulai dari revisi Undang-Undang TNI, persoalan Papua, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dinilai belum tertangani secara adil dan transparan.

“Negara harus kembali kepada tujuan awalnya: melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan menjunjung tinggi kemanusiaan serta keadilan,” ujar Shinta Nuriyah.

Kritik Tiga Pilar Kekuasaan

GNB menyoroti kinerja tiga pilar kekuasaan negara. Pada ranah eksekutif, pemerintah dinilai belum efisien dalam menangani berbagai persoalan daerah, salah satunya lambannya penanganan pascabencana di Tamiang.

Sementara itu, lembaga yudikatif dikritik karena penegakan hukum yang masih dianggap “tajam ke bawah, tumpul ke atas”, terutama terhadap kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Adapun lembaga legislatif dinilai kurang optimal menjalankan fungsi representasi rakyat, karena jarang menyuarakan penguatan demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara.

Tegaskan Supremasi Sipil

Dalam pesan kebangsaannya, Shinta Nuriyah juga menekankan pentingnya supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Ia menegaskan bahwa penyelenggara negara, aparat keamanan, partai politik, hingga pelaku bisnis harus menjunjung prinsip tersebut.

“Polisi harus fokus pada keamanan dan penegakan hukum, sedangkan TNI bertugas menjaga kedaulatan negara. Peran masing-masing harus jelas dan tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Tolak Pilkada Lewat DPRD

GNB secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Shinta Nuriyah, Pilkada langsung merupakan hak konstitusional rakyat yang tidak boleh dirampas.

“Rakyat berhak memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Itu bagian dari kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi,” ujarnya.

Peringatan untuk Pemerintah

Di akhir pesannya, Shinta Nuriyah menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak bertindak sebagai penguasa otoriter. Ia mendesak pemerintah menghentikan praktik pembungkaman kebebasan sipil, membebaskan aktivis yang dikriminalisasi, serta serius menangani bencana ekologis yang terus mengancam kehidupan rakyat.

“Seluruh agenda berbangsa dan bernegara harus berpihak pada kemaslahatan rakyat, bukan pada kepentingan segelintir orang atau kepentingan jangka pendek,” tutupnya.