Tokyo, Satuju.com — Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, resmi membubarkan parlemen (DPR/majelis rendah) di tengah krisis biaya hidup yang terus melonjak dan menekan warga. Pembubaran parlemen dijadwalkan berlangsung pada 23 Januari 2026, sementara pemungutan suara pemilu sela akan digelar pada 8 Februari 2026.

Informasi tersebut dilansir dari akun Instagram @inspacta.id. Pemilu sela ini akan menjadi ujian elektoral pertama bagi Takaichi sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada Oktober lalu. Seluruh 465 kursi majelis rendah akan diperebutkan dalam pemilihan tersebut.

Dalam pernyataan terbukanya, Takaichi menegaskan siap mempertaruhkan masa depan politiknya dan meminta rakyat Jepang menilai langsung kepemimpinannya melalui pemilu. Ia menawarkan sejumlah kebijakan populis untuk meredam gejolak ekonomi, salah satunya penghentian sementara pajak konsumsi bahan makanan selama dua tahun.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk menekan lonjakan biaya hidup yang kini menjadi kekhawatiran utama publik Jepang, seiring naiknya harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi.

Pemilu sela digelar dalam situasi politik yang rapuh. Koalisi pemerintah saat ini dilaporkan kehilangan mayoritas di parlemen dan harus bergantung pada dukungan partai populis untuk mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini membuat posisi pemerintahan Takaichi semakin rentan.

Selain tekanan domestik, Jepang juga menghadapi dinamika geopolitik yang memanas. Hubungan Tokyo dengan China mengalami ketegangan menyusul sikap keras Jepang terkait isu Taiwan, yang turut memengaruhi stabilitas kawasan.

Kemenangan dalam pemilu sela ini dinilai krusial bagi Takaichi untuk memperkuat legitimasi politiknya, melancarkan agenda reformasi ekonomi dan pertahanan, serta menentukan arah dan stabilitas pemerintahan Jepang ke depan.