Penulis: Jufri, Pegiat Sosial Politik dan Dakwah Kebangsaan

Satuju.com - Pendidikan semestinya menjadi ruang paling sunyi dari hiruk-pikuk ambisi kekuasaan. Ia dilahirkan untuk menumbuhkan nalar, mematangkan rasa, dan membentuk manusia yang merdeka berpikir serta beradab bersikap. Namun yang kita saksikan hari ini justru sebaliknya: pendidikan dijadikan arena pertarungan jabatan—gaduh, saling menyingkirkan, dan dikelola dengan kepatuhan serta loyalitas yang kehilangan adab.

Pengelolaan dan kepemimpinan lembaga pendidikan kerap diberikan kepada mereka yang memaknai jabatan sebagai kekuasaan. Dari titik itu, pendidikan kehilangan arah. Jabatan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan alat penundukan. Kepatuhan dipaksakan, pertanyaan dicurigai, kritik dianggap pembangkangan. Yang diharapkan bukan kecerdasan, melainkan kesetiaan.

Fenomena ini terutama tampak nyata di daerah. Di banyak tempat, kepala daerah memperlakukan jabatan di dunia pendidikan sama persis dengan jabatan pemerintahan lainnya: objek distribusi kekuasaan. Posisi strategis pendidikan menjadi bagian dari kalkulasi politik, penuh intrik dan lobi yang melelahkan. Bukan kompetensi dan rekam jejak pedagogis yang menjadi ukuran, melainkan kedekatan, jasa politik, dan kemampuan menjaga barisan tetap aman.

Dalam iklim seperti itu, pendidikan terseret ke dalam logika birokrasi kekuasaan. Ia tidak lagi dikelola dengan visi keilmuan dan moral, tetapi dengan naluri politik jangka pendek. Energi yang seharusnya dicurahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran habis terkuras untuk mengelola relasi, menjaga posisi, dan menghindari gesekan dengan penguasa.

Mungkin semua ini berakar dari demokrasi yang mahal. Proses politik berbiaya tinggi melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak berproses dari bawah, tidak ditempa oleh kritik, dan tidak dibesarkan oleh pengabdian. Ketika seseorang naik ke tampuk kekuasaan tanpa perjalanan panjang pembelajaran sosial, kewenangan yang dimiliki mudah berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Di dunia pendidikan, dampaknya jauh lebih berbahaya. Kekuasaan yang seharusnya mengayomi justru menekan. Kebijakan lahir bukan dari pertimbangan pedagogis, melainkan dari kebutuhan mengamankan kekuasaan. Lembaga pendidikan berubah menjadi barak administratif: rapi, senyap, tetapi miskin kehidupan intelektual.

Dari sistem seperti ini, yang lahir bukan manusia merdeka, melainkan manusia yang miskin nalar dan mati rasa. Nalar tumpul karena tidak pernah dilatih untuk bertanya dan berbeda. Rasa mati karena empati, keberanian moral, dan kejujuran tidak pernah menjadi nilai yang dihargai. Guru belajar untuk aman, bukan benar. Peserta didik dilatih untuk patuh, bukan memahami.

Ironisnya, semua ini terjadi di ruang yang seharusnya paling alergi terhadap kekuasaan absolut. Sejarah, etika, dan nilai-nilai keagamaan mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah. Pemimpin yang takut pada pertanyaan sejatinya sedang mengakui rapuhnya kepemimpinannya sendiri.

Kritik terhadap kondisi ini bukan sekadar keluhan, melainkan peringatan. Selama jabatan pendidikan diperlakukan sebagai alat kekuasaan, selama demokrasi hanya melahirkan pemimpin tanpa proses, selama itu pula pendidikan akan terus dikhianati. Dan bangsa yang mendidik warganya untuk patuh tanpa nalar, pada akhirnya hanya akan menuai keteraturan, tanpa kebijaksanaan.

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni