Agama, Kekuasaan dan Krisis Integritas Bangsa

Ilustrasi. (poto Ai)

Penulis: Jufri, Pegiat Sosial Politik dan Dakwah Kebangsaan

Satuju.com - Indonesia adalah negeri dengan wajah ganda. Di satu sisi, kita menyaksikan pemandangan yang menggetarkan: jutaan orang berbondong-bondong menuju tempat-tempat suci. Antrean haji mengular puluhan tahun, umrah tak pernah sepi. Masjid penuh, pengajian hidup, dan simbol-simbol religius hadir di mana-mana. Negeri ini tampak sangat saleh.

Bahkan, saking banyaknya jamaah haji dan umrah dari Indonesia, para pedagang di Mekkah dan Madinah sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Ketika saya berkesempatan umrah pada tahun 2020 lalu, saya nyaris tak perlu membawa uang riyal. Cukup rupiah, transaksi tetap bisa berjalan. Begitu akrabnya orang Indonesia dengan Tanah Suci, seolah kita bukan tamu, melainkan “keluarga” yang datang setiap musim.

Namun justru di titik itulah kegelisahan seharusnya tumbuh. Betapa dekatnya kita dengan tempat yang suci, tetapi betapa jauhnya kita dari perilaku yang jujur. Betapa rajinnya kita menyucikan diri dalam ibadah, tetapi betapa sulitnya menjaga kesucian dalam urusan kekuasaan, uang, dan jabatan.

Gambaran itu menjadi potret paling jujur tentang Indonesia hari ini: lautan jamaah di tempat-tempat suci, dan banjir berita korupsi di tanah air. Inilah paradoks Indonesia—negeri yang religius secara ritual, tetapi rapuh secara etika. 

Dan perlu ditegaskan, fenomena ini bukan hanya milik satu umat agama. Umat agama lain pun tak kalah taat menjalankan ibadahnya. Namun di negeri ini, semua akhirnya menyatu dalam satu ruang sosial yang sama, dan ironisnya sering membentuk watak serta budaya yang serupa, budaya permisif terhadap penyimpangan. Ironisnya lagi, mereka yang rajin beribadah bukan hanya orang kebanyakan. Para pejabat, baik pusat maupun daerah, juga mondar-mandir ke tempat suci, namun sering kali tanpa bekas yang berarti bagi pencerahan bangsa.

Data memperkuat kegelisahan itu. Dalam Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia masih berada di papan tengah ke bawah. Kita belum dikenal sebagai bangsa unggul karena integritas, melainkan sebagai bangsa yang terus bergulat dengan korupsi, manipulasi, dan budaya “asal bapak senang”.

Masalahnya bukan pada agama. Masalahnya terletak pada cara kita memeluk agama. Ketika ibadah direduksi menjadi rutinitas, bukan proses pembentukan karakter, kesalehan berubah menjadi simbol, bukan sikap hidup. Padahal ibadah seharusnya melatih kita untuk jujur, amanah, adil, dan berani menolak kebatilan—terutama ketika kebatilan itu datang dalam rupa kekuasaan dan keuntungan.

Di ruang publik, paradoks ini menjelma dalam sosok-sosok yang rajin bicara ayat dan nilai moral, tetapi miskin keteladanan. Ke atas tunduk, ke bawah menekan. Lisan penuh doa, tetapi tangan penuh kepentingan. Agama dipakai sebagai ornamen, bukan sebagai kompas moral.

Saya kerap mendengar cerita dari orang-orang baik yang sebenarnya ingin memperbaiki keadaan. Mereka masuk ke dalam sistem dengan niat lurus dan idealisme yang jujur. Namun perlahan, banyak dari mereka justru terjebak dalam pusaran yang sama. Mereka mengeluhkan sistem yang rusak, oknum aparat yang harus “dilayani”, oknum media yang bisa dibeli, bahkan oknum lembaga swadaya masyarakat yang seharusnya mengawasi, tetapi malah ikut menyuburkan praktik korupsi. Niat baik pun tercekik—bukan karena mereka ingin menyerah, melainkan karena sistem sering memaksa orang jujur memilih antara bertahan atau tersingkir.

Di tengah situasi seperti ini, Indonesia justru memasuki fase bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Secara teori, inilah modal emas untuk melompat jauh sebagai bangsa. Namun pertanyaannya sederhana sekaligus getir: bonus demografi ini akan menjadi berkah, atau justru bencana sosial?

Jika generasi muda tumbuh dalam budaya yang permisif terhadap korupsi, kompromistis terhadap kebohongan, dan sinis terhadap kejujuran, maka bonus itu bisa berubah menjadi beban. Kita akan memiliki banyak tenaga, tetapi miskin karakter. Banyak lulusan, tetapi sedikit teladan. Banyak slogan kemajuan, tetapi rapuh dalam nilai.

Indonesia Emas 2045 sering digaungkan sebagai mimpi besar: negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Namun mimpi itu tak akan pernah menjadi nyata jika fondasinya keropos. Emas tidak lahir dari tanah yang kotor; ia lahir dari proses pemurnian. Dan pemurnian itu, dalam konteks bangsa, bernama integritas.

Indonesia tidak kekurangan orang saleh dari berbagai agama. Tetapi kita kekurangan keberanian untuk konsisten. Kita tidak kekurangan simbol iman, namun kekurangan teladan. Kita gemar menampilkan kesalehan di ruang ritual, tetapi ragu mempraktikkannya di ruang sosial.

Seharusnya ibadah tidak berhenti di tempat ibadah. Ia mesti menyeberang ke meja birokrasi, ruang kelas, kantor pemerintahan, pasar, dan media. Sebab iman—apa pun agamanya—yang tidak melahirkan kejujuran hanyalah gema, bukan cahaya.

Paradoks Indonesia bukan untuk diratapi, melainkan direnungi. Ia adalah cermin besar yang memaksa kita bertanya: sudahkah iman benar-benar membentuk watak, atau baru sekadar menghias identitas?

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang rajin berdoa, tetapi bangsa yang berani jujur.

Dan mungkin, kejujuran itulah ibadah yang paling sulit, sekaligus yang paling kita butuhkan, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni