Oleh: Romi, Pimpinan Redaksi (Pemred) Media Satuju.com

Satuju.com - Latar Belakang 

Defisit anggaran Riau dan menurunnya penerimaan DBH bukan lagi sekadar hitung-hitungan angka di atas kertas, tapi sudah menjelma menjadi hantu yang telah menghentikan denyut nadi pembangunan karena uangnya memang tidak ada untuk membiaya setiap infrastruktur yang telah masuk rencana. Lihatlah jalan-jalan lintas propinsi yang lebih mirip kubangan kerbau daripada akses ekonomi. Program pendidikan yang katanya "gratis" kini terasa hambar karena gedung sekolah sudah mulai renta tanpa renovasi. Di sektor kesehatan, jangankan membangun rumah sakit rujukan kelas dunia, sekadar memastikan stok obat dan fasilitas Puskesmas tetap prima saja pemrop harus mengurut dada. Pembangunan di Riau saat ini sedang dalam mode pause, tapi bukannya berusaha menjemput dan memberikan data kontribusi kekayaan dan menuntut  bagian hak sahnya dari Jakarta dalam bentuk DBH. Sebaliknya seolah-olah Riau sedang menunggu keajaiban yang datang entah darimana, hening tanpa kata.

Riau hari ini ibarat seperti induk ayam yang mengeram di atas lumbung emas, namun anak-anaknya mati kelaparan karena sang induk tak punya kuku untuk berusaha. Seluruh Indonesia tahu, tanah Riau memuncratkan minyak dari dalam tanahnya disebut “Crude Oil” dan minyak dari atas disebut “Crude Palm Oil”, apalagi yang kurang dari kekayaan alam yang maksi ini ? tapi ketika bicara angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mini, wajah para pejabat mendadak tanpa ekspresi yang entah karena takut hilang jabatan atau tidak peduli. "Anggaran defisit," katanya. "Dana Bagi Hasil (DBH) dipotong pusat," keluhnya, tapi kita tidak melihat usaha apa yang dilakukannya, tidak salah kalau masyarakat bertanya ini kurang loby atau memang tidak bernyali ? ya sudahlah urusan Jakarta ini kami anggap cukup sampai disini, mari lihat usaha yang dilakukan di propinsi. 

Tim Optimalisasi setengah hati

Oh iya kami melihat ada usaha Pemerintah propinsi  ditengah terjun bebasnya anggaran dari pusat ini dengan membentuk tim optimalisasi Pendapatan yang disebut tim TOP yang diumumkan akhir desember tahun lalu, Tim Optimalisasi Pendapatan yang digadang-gadang akan menjadi "pasukan khusus" untuk menjemput pundi-pundi rupiah, gerakannya justru lebih lambat dari siput yang sedang patah hati ada apa? Apakah mereka kurang kopi, atau memang dasar tidak punya nyali lagi atau memang tidak peduli ? jadi wajar masyarakat melihat keseriusan Pemrop dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah ini menjadi terlihat seperti setengah hati, seolah-olah mereka sedang bekerja di bawah ancaman tuan kompeni, eh salah harusnya kalau dibawah ancaman tuan kompeni tim TOP pasti akan berjuang gagah berani, mungkin tim TOP sedang bekerja dibawah si tuan “Lazy”.

Memang penyakit si tuan “Lazy” adalah ketidakjelasan skala prioritas, ini penyakit akut di tubuh birokrasi. Distribusi pekerjaan tidak diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan, melainkan terjebak dalam rutinitas "pagi absen, sore pulang". Tim Optimalisasi Pendapatan daerah seharusnya hadir sebagai "pasukan komando" yang memiliki insting pemburu, dengan tugas utama melakukan intelijen fiskal yang agresif; turun ke parit-parit perkebunan dan mulut tambang/perminyakan untuk memastikan bahwa setiap tetes kekayaan alam Riau yang keluar sebanding dengan rupiah yang masuk ke kas daerah, kemudian mereka juga harus memiliki data tanding yang akurat untuk mengaudit kepatuhan korporasi dengan membuat rancangan arsitek digitalisasi yang mampu menutup rapat-rapat celah kebocoran pendapatan pemerintah provinsi, ah sudahlah ini masih jauh panggang dari api, biar adil mari kita lihat cara kerja dan nyali si tuan lazy.

Isu PAP sawit uji nyali si tuan Lazy

Salah satu drama yang terlihat nyata adalah upaya peningkatan PAD Riau tentang pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) sawit, yang sebetulnya sudah memiliki juriprudensi di Provinsi Sumatera Barat, namun ditolak mentah-mentah oleh pengusaha dengan keras dimana alasan utama yang mereka lemparkan adalah ketidaksinkronan data volume pemakaian air dan keberatan atas tarif yang dianggap akan menambah beban biaya produksi di tengah fluktuasi harga CPO global mereka berargumen bahwa air yang mereka gunakan adalah air sungai yang tidak dikelola oleh pemerintah dan tidak boleh ada diskriminisasi tanaman sawit, sehingga pungutan PAP sawit dianggap sebagai beban ganda, ditambah ancaman ketidak adilan dan akan mengenakan beban fiskal ke TBS Masyarakat . Alasan-alasan inilah yang kemudian membuat ciut nyali si tuan lazy, yang bukannya melakukan audit serta verifikasi lapangan secara ketat dengan alat ukur (flow meter) yang akurat, malah memilih opsi mundur untuk melakukan kaji ulang terhadap contoh aturan yang sudah diterapkan oleh provinsi tetangga. 

Mundurnya Pemerintah Provinsi untuk melakukan kaji ulang PAP sawit ini adalah sebuah kemenangan bagi lobi dan perlawanan  korporasi dan kekalahan telak bagi visi pembangunan daerah. Di saat infrastruktur jalan desa hancur lebur oleh truk-truk sawit, pemerintah justru "loyo" menagih pajak air yang menjadi hak dasar daerah yang diamanatkan oleh UU. Kaji ulang yang katanya penuh pertimbangan ini dipandang tak lebih dari sekadar strategi menghindari kepeningan dari si tuan “lazy”, sementara kas daerah tetap kering kerontang yang menyebabkan masyarakat hilang harapan. Tim Optimalisasi yang seharusnya menjadi "polisi fiskal" justru berperan seperti penonton yang linglung, seolah-olah mereka sedang menunggu izin dari pengusaha untuk boleh menagih pajak, sebuah logika yang tentu saja menjungkirbalikkan marwah pemerintahan, dan yang lebih menyedihkan dari si tuan lazy ini adalah sudah mundur saat rencana masih dalam bentuk wacana kalah perang sebelum perang dimulai, ini baru test case untuk optimalisasi pendapatan dari PAP sawit apalagi untuk optimalisasi pajak lain seperti PKB, BBNKB, PBBKB yang jauh lebih berat karena berhadapan langsung dengan masyarakat, hayaaa wa tak bisa berkata lagi laa bagus wa tanya sama anggota DPRD saja.

DPRD pedati yang menarik kerbau

Di tengah kebuntuan dan "linglungnya" gerak si tuan lazy, justru teman-teman di DPRD Riau yang tampil menjadi jembatan penengah yang jauh lebih bernyali dan peduli. Para wakil rakyat ini sepertinya menyadari betul bahwa PAP sawit adalah salah satu "tulang punggung" harapan untuk membiayai jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit sebagai infrastruktur dasar di lingkungan masyarakat. DPRD tidak sekadar menunggu, mereka telah berdiskusi dan berdialog dengan akademisi, LSM, dan mahasiswa serta juga memanggil para pengusaha, duduk bersama untuk membedah angka dan logika, mencoba mencari titik temu agar regulasi tetap bisa beriring seirama dengan investasi. Fenomena ini seperti kerja sebuah pedati yang seharusnya ditarik oleh kerbau tapi sungguh ironi yang terjadi justeru "pedati yang menarik kerbau"; di mana lembaga legislatif harus turun tangan melakukan fungsi lobi dan mediasi yang seharusnya menjadi rencana aksi yang harus dilakukan oleh tim optimalisasi.

Sikap DPRD yang proaktif ini harusnya menjadi tamparan keras bagi Tim Optimalisasi Pendapatan yang seolah kehilangan orientasi kerja dan tak berdaya. Keberanian DPRD dalam mengingatkan kewajiban perusahaan agar patuh pada aturan menunjukkan bahwa masalah utama optimalisasi pendapatan bukanlah pada regulasi yang sulit, melainkan pada "mentalitas penagih" yang tidak ada di tubuh si tuan lazy. Masyarakat sedang menyaksikan sebuah ironi mereka butuh pembangunan, DPRD sudah membuka jalan,  jangan sampai si tuan lazy sibuk mencari alasan.

Penutup

Sebagai penutup, Dukungan penuh dan langkah konkret yang telah ditunjukkan oleh DPRD Riau saat ini harusnya menjadi angin segar di tengah kemarau anggaran, sekaligus 'karpet merah' yang perlu segera dimanfaatkan oleh Tim Optimalisasi Pendapatan dengan memompa semangat penagihan. Tidak ada lagi alasan bagi pemerintah provinsi untuk merasa berjalan sendirian atau merasa ciut nyali di hadapan korporasi, karena lembaga perwakilan rakyat telah memasang badan untuk mengawal kedaulatan fiskal menuju kemandirian. Momentum ini adalah kesempatan emas bagi eksekutif untuk melepaskan belenggu dari keragu-raguan, dan mulai menunjukkan taringnya dalam menjemput setiap rupiah yang menjadi hak Bumi Lancang Kuning untuk menggapai kesejahteraan.