Satuju.com - Sertifikat tanah adalah dokumen hukum resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti sah kepemilikan atau hak atas tanah.

Konflik keluarga soal harta sering menjadi persoalan yang paling rumit, apalagi jika menyangkut tanah dan sertifikat. Dalam banyak kasus, sengketa muncul karena ada proses balik nama sertifikat yang dilakukan tanpa persetujuan semua pihak atau muncul klaim sepihak dari anggota keluarga.

Masalah seperti ini tak hanya memicu ketegangan dalam hubungan keluarga, tetapi juga bisa berdampak pada kepastian hukum kepemilikan tanah. Jika tidak segera ditangani, sengketa bisa berujung pada kerugian materiil maupun masalah hukum berkepanjangan.

Mengutip situs resmi Kejaksaan RI, sertifikat tanah merupakan alat bukti hak yang kuat secara hukum. Meski begitu, sertifikat tetap dapat dibatalkan apabila dalam proses penerbitannya ditemukan cacat hukum administratif atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam sengketa keluarga, ada beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan balik nama sertifikat.

1. Mengajukan Pembatalan Sertifikat ke ATR/BPN

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengajukan permohonan pembatalan sertifikat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Jalur ini dapat ditempuh jika balik nama sertifikat diduga dilakukan secara sepihak dan mengandung cacat administratif. Misalnya, terdapat kesalahan prosedur, data yuridis yang tidak benar, tumpang tindih hak, atau dugaan pemalsuan dokumen.

Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis melalui kantor pertanahan setempat. Pemohon umumnya perlu menyiapkan dokumen identitas, fotokopi sertifikat atau surat keputusan terkait, surat permohonan, serta bukti pendukung yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran administrasi.

2. Menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sertifikat tanah juga termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Karena itu, jika penerbitan atau proses balik nama dinilai merugikan dan melanggar hukum administrasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Gugatan ke PTUN memiliki batas waktu, yakni maksimal 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan.

Jalur ini biasanya dipilih apabila sengketa berkaitan langsung dengan tindakan atau keputusan pejabat pertanahan dalam penerbitan sertifikat.

3. Mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri

Selain lewat jalur administrasi, sengketa balik nama sertifikat dalam keluarga juga bisa dibawa ke Pengadilan Negerimelalui gugatan perdata.

Langkah ini biasanya ditempuh apabila perkara melibatkan perbuatan melawan hukum, seperti penguasaan tanah tanpa hak, penipuan, atau pengingkaran kesepakatan di antara anggota keluarga.

Gugatan ini mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata. Secara umum, gugatan diajukan paling lambat 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan. Meski demikian, ketentuan ini tidak selalu mutlak apabila dapat dibuktikan bahwa perolehan hak dilakukan tanpa iktikad baik.

Utamakan Musyawarah, tapi Pahami Hak Hukum

Sengketa tanah dalam keluarga memang tak mudah diselesaikan karena menyangkut dua hal sekaligus, yakni aspek hukum dan hubungan emosional. Karena itu, musyawarah tetap menjadi langkah awal yang sebaiknya diupayakan.

Namun, jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak menemukan titik temu, memahami jalur hukum yang tersedia menjadi penting agar pihak yang dirugikan dapat melindungi haknya secara sah.

Menempuh proses hukum bisa menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan kepastian atas kepemilikan tanah dan mencegah konflik semakin melebar.