NTT, Satuju.com - Rencana pemberhentian ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran menuai sorotan dan kekhawatiran dari berbagai pihak.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini banyak ditopang oleh tenaga PPPK.

Sejumlah kalangan menilai, pengurangan tenaga secara signifikan dapat mengganggu operasional layanan di lapangan, terutama di daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dianggap tidak adil bagi para pegawai yang terdampak. Mereka merasa menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensi dari keputusan anggaran yang tidak mereka tentukan.

“Kenapa harus kami yang menjadi korban dari semua keputusan ini?” ujar seorang pegawai PPPK di Nusa Tenggara Timur (NTT), mengungkapkan kekecewaannya.

Para pegawai berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan dampak jangka panjang, baik terhadap nasib tenaga kerja maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah pengamat juga mendorong agar pemerintah mencari solusi alternatif dalam upaya efisiensi anggaran tanpa harus mengorbankan sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci dari pihak terkait mengenai mekanisme maupun jumlah pasti PPPK yang akan terdampak kebijakan tersebut.