Polemik Dokter Spesialis dan Pemkab Siak: Akhirnya Temui Titik Terang dari Utusan Khusus Presiden RI Bidang Kesehatan
Poto bersama di RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak. (poto/ist)
Siak, Satuju.com - Berawal adanya berita serta aduan melalui surat menyurat, Polemik antara Dokter spesialis dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Siak akhirnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Melalui Asisten I Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Kesehatan, Prof. Farhat, merespon cepat dan hadir langsung untuk melakukan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Siak dan perwakilan tenaga medis di salah satu ruang kerja milik pemerintahan Siak, Kamis 30 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Farhat menjelaskan sejumlah informasi kegaduhan yang berkembang di tengah masyarakat, dirinya menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah terhadap dokter spesialis ASN, seperti gaji, jasa layanan, hingga THR, telah dipenuhi.
Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dedikasi tersebut adalah kekuatan utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Ia juga menegaskan bahwa informasi terkait tidak dibayarkannya gaji dokter spesialis tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Sementara TPP merupakan tambahan penghasilan yang sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, penyesuaian menjadi langkah yang harus diambil secara bijak dan bertanggung jawab.
Perwakilan staf khusus kepresidenan di bidang kesehatan tersebut menegaskan dan mengingatkan Pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas, pentingnya tanggung jawab moral ASN dan tenaga kesehatan, seorang dokter tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat.
Pemkab Siak yang didampingi oleh Ketua IDI Siak dan perwakilan Dokter spesialis serta Pimpinan RSUD Tengku Rafi’an Kab. Siak menyampaikan sangat tertolong ia mengapresiasi atas perhatian pemerintah pusat, bahwa dalam hasil pertemuan ini dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Prof. Dr. dr. Farhat sudah menemui titik terang, bahwa TPP disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
"Kami berterima kasih atas atensi semua pihak dan mari kita jaga kondusifitas daerah, terutama memastikan pelayanan kesehatan kepada rakyat tetap berjalan baik," jelas Tengku Rafi’an diakhir kegiatan.(Kumbang)
