Oleh: Lhynaa Marlynaa

Satuju.com – Bayangkan sebuah restoran yang ditutup paksa karena dapurnya kotor, limbahnya berceceran, dan pelanggannya keracunan. Logikanya, pemiliknya harus memutar otak mencari modal untuk berbenah. Namun, di bawah payung Badan Gizi Nasional (BGN), logika itu jungkir balik.

​Meski dalam kondisi tersegel dan dilarang beroperasi, ribuan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) justru "dimanja" dengan kucuran dana segar: Rp 6 juta per hari per dapur.

​Ironi di Balik Piring Makan Gratis

​Di saat publik masih dihantui rentetan kasus keracunan yang menimpa anak-anak sekolah, terungkap fakta yang menggetarkan nalar. Sebanyak 1.720 SPPG saat ini sedang "dirumahkan". Alasannya tidak main-main: mereka tidak punya sistem pengolahan limbah (IPAL) dan tidak mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

​Secara teknis, mereka gagal memberikan jaminan keamanan pangan bagi generasi masa depan. Namun, kegagalan ini justru dibayar mahal oleh negara. Jika dihitung total, pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 10,32 miliar setiap harinya hanya untuk membiayai dapur-dapur yang sedang berhenti mengepul tersebut.

​"Uang Pembinaan" atau Pemborosan Brutal?

​Kepala BGN, Dadan Hindayana, membela kebijakan ini dengan dalih operasional. Menurutnya, meski ditutup, dapur-dapur ini tetap punya "beban hidup". Mereka harus melatih karyawan dan membangun fasilitas yang kurang agar sesuai aturan.

​Namun, kritik pedas pun berhamburan. Mengapa anggaran sebesar itu diberikan kepada unit yang jelas-jelas melanggar standar prosedur?

​"Ini seperti memberi bonus pada siswa yang tidak naik kelas agar mereka mau belajar. Harusnya standar dipenuhi dulu sebelum anggaran dicairkan, bukan sebaliknya," cetus salah satu pengamat kebijakan publik.

​Taruhan Nyawa di Meja Makan

​Drama insentif ini semakin panas karena dibayangi isu inefisiensi. Di tengah perjuangan negara memperbaiki gizi nasional, kebocoran dana pada unit-unit yang belum siap secara infrastruktur dianggap sebagai tamparan keras.

​Kini, pertanyaannya bukan lagi kapan dapur-dapur itu dibuka kembali, melainkan: Sampai kapan uang rakyat digunakan untuk membiayai ketidaksiapan? Setiap rupiah yang mengalir ke dapur yang tutup adalah rupiah yang tidak menjadi protein bagi anak-anak yang membutuhkan. Publik kini menanti, apakah "uang pembinaan" ini benar-benar akan melahirkan dapur yang higienis, atau justru hanya menjadi pelicin bagi sistem yang sejak awal sudah cacat produksi.