Jakarta, Satuju.com - Sorotan publik terhadap kebijakan pendidikan era mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah netizen menilai berbagai persoalan pendidikan saat ini merupakan dampak dari kebijakan yang diterapkan pada masa kepemimpinannya.

Menanggapi hal tersebut, konsultan pendidikan dan karier, Ina Liem, mengajak masyarakat agar lebih kritis dalam melihat isu pendidikan, terutama terkait Program Indonesia Pintar (PIP).

Melalui pernyataannya di media sosial, Ina menyoroti fenomena sejumlah anggota DPR yang kerap tampil marah-marah atau vokal terkait dana bantuan pendidikan, lalu mendapat pujian dari netizen sebagai wakil rakyat yang dianggap peduli terhadap masyarakat.

Namun menurut Ina, publik perlu memahami terlebih dahulu mekanisme anggaran PIP agar tidak terjebak pada pencitraan politik.

Ia menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang anggarannya berasal langsung dari APBN dan nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

“Netizen yuk belajar makin kritis. Ada anggota DPR teriak-teriak marah-marah soal dana PIP, lalu netizen share dan komen ‘ini baru wakil rakyat yang kita tunggu-tunggu’,” tulis Ina.

Ia menilai, selama ini muncul kesan di tengah masyarakat bahwa bantuan pendidikan tersebut berasal dari anggota DPR atau DPRD melalui jalur aspirasi.

Padahal, kata Ina, dana tersebut sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dana pribadi ataupun bantuan yang dibawa langsung oleh legislator.

Menurutnya, keberadaan jalur aspirasi dalam penyaluran PIP justru sering dimanfaatkan sebagai alat branding politik untuk meningkatkan popularitas tertentu di masyarakat.

“Jadi seolah-olah bantuan itu dibawa oleh anggota DPR atau DPRD. Padahal dananya jelas-jelas dari APBN,” ungkapnya.

Pernyataan Ina Liem tersebut pun memicu beragam respons dari netizen. Sebagian mendukung pandangannya dan menilai masyarakat memang perlu diedukasi terkait mekanisme bantuan pemerintah agar tidak mudah terpengaruh narasi politik.

Di sisi lain, ada pula yang tetap menilai peran anggota legislatif penting dalam memperjuangkan agar bantuan pendidikan tepat sasaran dan dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.

Perdebatan mengenai PIP sendiri belakangan kembali mencuat bersamaan dengan meningkatnya kritik publik terhadap kebijakan pendidikan di era Nadiem Makarim, termasuk terkait tata kelola bantuan pendidikan dan berbagai program reformasi pendidikan nasional.