Jakarta, Satuju.com - Senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menyuarakan penolakan terhadap wacana pengembangan perkebunan kelapa sawit dan rencana penambahan batalion TNI di Papua.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, masing-masing komite diberi kesempatan menyampaikan rekomendasi menjelang awal Masa Sidang 2026. Menjelang penutupan rapat, sejumlah anggota kemudian menyampaikan interupsi, termasuk Paul Finsen.

Dalam penyampaiannya, Paul Finsen menegaskan bahwa penolakan terhadap ekspansi perkebunan sawit merupakan aspirasi langsung dari masyarakat adat Papua yang disampaikan kepadanya.

“Masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” ujar Paul Finsen dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta.

Ia meminta agar aspirasi tersebut diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Selain menolak pengembangan sawit, Paul Finsen juga menyoroti rencana pembentukan batalion yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan di Papua. Menurutnya, masyarakat Papua lebih membutuhkan akses pendidikan dan layanan kesehatan dibanding penambahan markas militer.

“Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa persoalan pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi fokus utama dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua.

Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan seluruh aspirasi anggota akan ditampung dan diteruskan kepada pemerintah pusat.

Menurut Sultan, pihaknya juga tengah mengupayakan agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan berbagai masukan yang berkembang dalam rapat konsultasi.

“Makanya kami sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ujar Sultan.