Oleh: Sabar Tambunan

Satuju.com - Usai Pemilu 2024 lalu, saya langsung meluncurkan tagar baru, #MegaPRO2024. Tagar ini saya maksudkan sebagai simbol kerja sama politik strategis antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra untuk mewujudkan Reformasi Jilid II secara damai.

Namun, selama mencermati perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo dalam lebih dari 18 bulan terakhir, terus terang saya sempat merasa pesimis bahkan hampir kehilangan harapan terhadap arah perubahan yang diinginkan.

Akan tetapi, pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di DPR RI, 20 Mei 2026 lalu, kembali membangkitkan optimisme tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak hanya memberikan apresiasi kepada Megawati dan PDIP sebagai kekuatan penyeimbang yang menjalankan fungsi kontrol secara kritis, tetapi juga menyampaikan gagasan besar mengenai pembentukan BUMN Ekspor.

BUMN Ekspor ini direncanakan akan mengelola seluruh ekspor komoditas strategis Indonesia, mulai dari sawit hingga batu bara, dan ditargetkan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026. Artinya, seluruh ekspor sumber daya alam Indonesia nantinya akan berada di bawah kendali negara melalui lembaga tersebut.

Tujuannya jelas, yakni agar harga komoditas ekspor Indonesia tidak lagi ditentukan oleh pihak asing, melainkan oleh negara sendiri. Selain itu, devisa hasil ekspor diharapkan tersimpan di dalam negeri dalam bentuk rupiah, bukan lagi mengalir keluar dalam bentuk dolar.

Gagasan ini merupakan langkah besar yang patut diapresiasi. Sebab, pembentukan BUMN Ekspor dapat menjadi wujud nyata pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diyakini dapat menjadi instrumen penting dalam memberantas praktik mafia ekspor sumber daya alam yang selama ini dituding menyebabkan kebocoran ekonomi dalam jumlah sangat besar setiap tahunnya.

Meski demikian, tantangan yang akan dihadapi tentu tidak kecil. Kepentingan oligarki ekonomi dan jaringan politik yang selama ini menikmati keuntungan dari tata kelola ekspor diyakini tidak akan tinggal diam. Berbagai upaya untuk menggagalkan kebijakan tersebut sangat mungkin terjadi.

Karena itu, dukungan politik yang kuat, termasuk dari PDIP dan seluruh elemen masyarakat, akan sangat menentukan keberhasilan gagasan tersebut. Jika benar-benar dijalankan secara konsisten, BUMN Ekspor berpotensi menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Harapannya, gagasan besar ini tidak berhenti sebagai wacana semata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata demi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.