Oleh: Lhynaa Marlinaa

Dokumen legalitas Danantara yang beredar memicu sorotan publik setelah entitas tersebut disebut berstatus perusahaan swasta.

Satuju.com - Status swasta Danantara Indonesia menjadi sorotan setelah dokumen legalitas perusahaan yang beredar di publik menyebut PT Danantara Sumberdaya Indonesia berstatus perusahaan swasta, bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Temuan itu memicu perdebatan soal pengelolaan aset strategis dan transparansi lembaga yang sebelumnya disebut sebagai superholding nasional.

Dalam dokumen yang ramai diperbincangkan di media sosial, Danantara disebut berbentuk perseroan terbatas biasa. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik terkait posisi negara dalam struktur kepemilikan dan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Danantara diperkenalkan sebagai lembaga pengelola aset strategis yang digadang-gadang menjadi “Temasek versi Indonesia”. Narasi tersebut menempatkan Danantara sebagai instrumen penguatan ekonomi nasional melalui konsolidasi berbagai aset besar milik negara.

Namun, status hukum perusahaan yang disebut swasta memunculkan kekhawatiran baru. Sejumlah pihak menilai entitas berstatus swasta tidak memiliki kewajiban pengawasan yang sama seperti BUMN, termasuk terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun keterbukaan informasi publik.

Dalam naskah opini yang beredar, penulis menyoroti potensi lemahnya kontrol negara terhadap pengelolaan aset strategis jika dijalankan melalui perusahaan swasta.

“Bagaimana mungkin aset, kekayaan, dan proyek-proyek strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak diserahkan pengelolaannya kepada entitas yang secara hukum berstatus swasta?” tulis penulis dalam naskah tersebut.

Penulis juga menilai kondisi itu dapat membuka ruang spekulasi terkait pengelolaan kekayaan negara dan potensi konflik kepentingan elite ekonomi maupun politik.

Selain itu, muncul desakan agar pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait status hukum Danantara dan sinkronisasi antara narasi publik dengan dokumen legalitas perusahaan.

“Pemerintah harus segera memberikan penjelasan yang jujur, gamblang, dan tanpa retorika bersayap. Mengapa Danantara berstatus swasta?” tulis penulis.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dokumen yang beredar tersebut maupun penjelasan detail soal struktur hukum Danantara Indonesia.