Anggaran LCC Empat Pilar MPR RI Rp30,7 miliar menuai kritik usai hadiah juara dinilai kecil dan kontroversi penilaian viral.

Satuju.com - Anggaran LCC Empat Pilar MPR RI sebesar Rp30,7 miliar menjadi sorotan publik setelah hadiah untuk para juara dinilai tidak sebanding dengan besarnya dana kegiatan. Kritik itu menguat usai pelaksanaan final tingkat Kalimantan Barat viral akibat kontroversi penilaian dewan juri.

Center for Budget Analysis (CBA) menilai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar lebih menyerupai proyek seremonial berskala besar dibanding kompetisi edukasi yang berfokus pada penguatan wawasan kebangsaan.

Program tersebut sejatinya bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, publik mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran ketika hadiah juara pertama disebut hanya berkisar Rp10 juta.

Kritik utama tertuju pada besarnya alokasi biaya produksi acara, pengelolaan event organizer (EO), akomodasi peserta, hingga pelaksanaan grand final yang disebut menyerap dana miliaran rupiah. Di sisi lain, apresiasi terhadap peserta dianggap minim jika dibandingkan dengan total anggaran kegiatan.

“Apakah kita sedang mendidik generasi muda untuk mencintai negaranya, atau sedang mendanai sebuah proyek seremonial berskala raksasa?” tulis opini yang beredar terkait polemik tersebut.

Sorotan terhadap tata kelola anggaran semakin tajam setelah muncul kontroversi penilaian dalam final LCC tingkat Kalimantan Barat. Insiden itu memicu kritik luas di media sosial dan memperkuat keraguan masyarakat terhadap profesionalisme penyelenggaraan acara.

MPR RI kemudian mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan juri serta pembawa acara (MC) yang terlibat dalam polemik tersebut. Lembaga itu juga menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan kompetisi.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai evaluasi tidak cukup hanya menyasar personel di lapangan. Transparansi anggaran, sistem kurasi pihak ketiga, hingga standarisasi kompetensi juri dinilai perlu dibenahi untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Pengamat juga mendorong agar alokasi dana kegiatan lebih difokuskan pada pembinaan peserta, pemberian beasiswa pendidikan, hingga digitalisasi materi pembelajaran yang dapat diakses sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Selain itu, keterbukaan rencana anggaran biaya (RAB) disebut penting untuk menjawab dugaan pemborosan anggaran negara dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar tersebut.

Di tengah polemik yang berkembang, publik berharap program edukasi kebangsaan tidak hanya berhenti pada kemegahan acara seremonial, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi muda.