Pekanbaru, Satuju.com - Pemadaman listrik PLN di Riau yang terjadi dalam beberapa hari terakhir hingga Sabtu (23/05/2026) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Ketua DPD Partai Rakyat Indonesia (PRI) Riau, Peri Akri, S.E., M.M., meminta PLN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan komunikasi publik kepada masyarakat.

Menurut Peri Akri, gangguan pasokan listrik yang berdampak pada rumah tangga, pelaku usaha, hingga sektor pendidikan tidak bisa dianggap sekadar persoalan teknis. Ia menilai kualitas pelayanan informasi kepada pelanggan juga harus menjadi perhatian serius.

Peri mengatakan masyarakat selama ini telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan, mulai dari pembayaran tagihan hingga mematuhi aturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang cepat dan jelas saat terjadi gangguan kelistrikan.

“Masyarakat bisa memahami jika terjadi gangguan teknis. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika informasi yang diterima lambat, tidak jelas, atau berubah-ubah. Komunikasi kepada publik harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan,” ujar Peri Akri.

Ia menegaskan pelayanan modern tidak cukup hanya berfokus pada percepatan pemulihan jaringan, tetapi juga harus dibarengi sistem komunikasi yang profesional dan responsif. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh pemberitahuan terkait penyebab gangguan, wilayah terdampak, hingga estimasi pemulihan secara berkala.

Peri bahkan meminta manajemen melakukan evaluasi terhadap bidang yang menangani komunikasi publik apabila dinilai belum mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi secara optimal.

“Jika sistem komunikasi kepada masyarakat tidak berjalan efektif, maka perlu dilakukan evaluasi serius. Bila diperlukan, lakukan penyegaran dan tempatkan bidang humas yang lebih kompeten, lebih cepat merespons, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” tegasnya.

Selain menyoroti lemahnya komunikasi publik, Peri juga mengingatkan dampak ekonomi akibat pemadaman berkepanjangan. Ia menyebut pelaku usaha yang bergantung pada listrik berpotensi mengalami kerugian operasional, sementara masyarakat umum kehilangan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, kejadian ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh, baik dari sisi teknis jaringan maupun budaya pelayanan kepada pelanggan.

“Ke depan, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang cepat pulih, tetapi juga kepastian informasi. Pelayanan yang baik adalah ketika masyarakat merasa diperhatikan, diberi penjelasan, dan mendapatkan respons yang profesional,” katanya.

Peri juga mengingatkan bahwa gangguan pelayanan yang terjadi berulang tanpa penanganan dan komunikasi yang memadai dapat memicu munculnya tuntutan kolektif dari masyarakat terdampak.

“Saya berharap persoalan ini segera ditangani dengan baik. Namun jika masyarakat merasa dirugikan secara luas dan tidak mendapatkan kepastian pelayanan maupun komunikasi yang memadai, tentu potensi munculnya langkah kolektif atau aspirasi hukum dari masyarakat bisa saja terjadi. Karena itu, evaluasi dan perbaikan pelayanan harus menjadi prioritas,” ujar Peri Akri.

Ia menambahkan fokus utama saat ini bukan mencari pihak yang salah, melainkan memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan masyarakat memperoleh kepastian informasi.

“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan tanpa informasi. Pelayanan publik harus hadir dengan komunikasi yang cepat, transparan, dan profesional. Jika tidak berjalan optimal, evaluasi hingga pergantian personel pada bidang terkait menjadi hal yang wajar untuk dilakukan demi peningkatan kualitas layanan,” tutupnya.