Satuju.com - Isu demokrasi disebut kini menjadi fokus utama kritik sejumlah aktivis civil society di Indonesia. Pergeseran itu dinilai berbeda dibanding beberapa tahun lalu ketika isu korupsi menjadi perhatian paling dominan.

Pandangan tersebut disampaikan dalam tulisan opini ERIZAL yang menyoroti perubahan sikap sebagian kelompok aktivis terhadap isu korupsi dan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pada masa lalu berbagai tindakan keras terhadap koruptor dianggap wajar demi pemberantasan korupsi.

“Kritik terbesar aktivis civil society saat ini bukan lagi korupsi, melainkan demokrasi. Kalau dulu, saat KPK masih mereka kuasai, justru sebaliknya,” tulis ERIZAL.

Ia menilai pada periode sebelumnya siapa pun yang terlibat kasus korupsi langsung mendapat tekanan publik yang besar. Bahkan, pihak yang membela terduga koruptor ikut mendapat stigma negatif.

“Dulu, siapa pun koruptornya akan dihajar. Bahkan, moral sang koruptor dijatuhkan sampai pada titik paling bawah,” lanjutnya.

Namun kini, menurut dia, pendekatan terhadap kasus korupsi mulai berubah. Aktivis antikorupsi disebut lebih terbuka membela pihak yang berstatus terduga koruptor dan mengkritisi proses hukum yang dijalankan aparat penegak hukum.

“Aktivis antikorupsi berani hadir di ruangan sidang terduga koruptor dan usai sidang enteng saja mengatakan dia tidak bersalah,” tulisnya lagi.

ERIZAL juga menyinggung kritik yang berkembang di media sosial terhadap pemerintah dan Presiden. Ia menilai kritik tersebut semakin tajam dengan membawa isu demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan adanya perubahan besar dalam dialektika isu publik di Indonesia, dari fokus pemberantasan korupsi menuju perdebatan soal demokrasi.

“Saya termasuk saksi sejarah dalam dialektika dua isu besar, yang saya anggap sudah beralih dari isu korupsi ke demokrasi itu,” tutupnya.