Narasi kritik proyek PSN Merauke di Papua menyoroti ancaman utang, hilangnya tanah adat, dan benturan budaya masyarakat lokal.

Satuju.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua, kembali menjadi sorotan setelah muncul narasi kritis bertajuk “Kalkulator Rusak” yang mengulas dampak proyek cetak sawah skala besar terhadap masyarakat adat. Narasi tersebut menilai proyek swasembada pangan berpotensi mengubah warga lokal menjadi buruh miskin di tanah mereka sendiri.

Tulisan yang beredar dalam bentuk sinopsis film independen itu mengkritik pola pembangunan yang dianggap mengabaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua. Proyek cetak sawah disebut tidak hanya mempersoalkan alih fungsi lahan, tetapi juga memicu ketergantungan ekonomi baru bagi warga adat.

Dalam narasi tersebut, masyarakat disebut menerima kompensasi lahan sekitar Rp300 ribu per hektare serta modal bertani Rp900 ribu. Namun, angka itu dinilai tidak realistis untuk mendukung pertanian sawah modern yang membutuhkan biaya besar.

Warga harus membeli benih hibrida, pupuk kimia, pestisida, hingga biaya operasional alat pertanian. Kondisi tanah Papua yang berbeda dengan wilayah lain juga disebut membutuhkan perlakuan khusus agar tanaman padi bisa tumbuh optimal.

Narasi itu menilai skema tersebut berpotensi memicu utang berkepanjangan. Ketika modal habis dan hasil panen tidak mencukupi, masyarakat diperkirakan akan kehilangan lahan karena tidak mampu bersaing dengan pemodal besar.

Selain mengkritik proyek sawah, tulisan tersebut juga menyinggung pengalaman seorang perempuan asal Papua yang bekerja sebagai buruh sawit di Kalimantan selama sembilan tahun. Dengan gaji Rp2 juta per bulan dan potongan biaya makan Rp1 juta, ia disebut tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Fenomena itu disebut sebagai bentuk kemiskinan struktural, ketika pekerja bergantung penuh pada perusahaan dan penghasilannya habis untuk kebutuhan dasar di lingkungan kerja.

Narasi tersebut juga menyoroti benturan cara pandang antara masyarakat adat dan konsep pembangunan modern. Bagi masyarakat adat Papua, hutan, sagu, sungai, dan alam sekitar dianggap sebagai sumber kehidupan yang menyediakan pangan tanpa biaya besar.

Sebaliknya, pendekatan industri modern memandang lahan berhutan sebagai kawasan tidak produktif yang harus diubah menjadi area monokultur dengan pola kerja ketat dan orientasi produksi massal.

Kritik lain diarahkan pada skala proyek food estate yang terus diperluas meski program serupa di masa lalu dinilai gagal. Narasi itu mempertanyakan logika kebijakan yang tetap mendorong ekspansi lahan hingga jutaan hektare di Papua.

Penulis juga menyinggung dugaan kepentingan ekonomi di balik pembukaan lahan besar-besaran. Nilai kayu hasil pembukaan hutan disebut menjadi salah satu keuntungan awal sebelum proyek pertanian berjalan penuh.

“Jika narasi ini difilmkan, ia tidak hanya menjadi sebuah tontonan, melainkan sebuah refleksi getir: bahwa atas nama pembangunan, kita sering kali mengusir orang dari surga yang mereka miliki, hanya untuk menjadikan mereka kuli di tanahnya sendiri,” demikian kutipan dalam tulisan tersebut.

Narasi kritik itu merujuk pada dokumenter film “Pesta Babi” yang menyoroti perubahan sosial dan tekanan pembangunan di wilayah Papua.

Oleh: Lhynaa Marlinaa